Samosir, MISTAR.ID
Bupati Samosir Vandiko Gultom, Wakil Bupati Dairi Jimmi Sihombing dan Bupati Pakpak Barat Fransz Benhard Tumanggor, menandatangani kesepakatan tapal batas ketiga wilayah, yaitu, Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, di Samosir Cottages, Tuktuk Kecamatan Simanindo , pada Kamis (27/5/21).
Penandatanganan tapal batas itu, dirangkai dalam acara kunjungan kerja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir yang dihadiri Kapolres Samosir, Dandim 0210, Kajari Samosir, Kasubdit Batas antar daerah wilayah I Ditjen Adwil Kemendagri, Wardani,M.AP, Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otda Propinsi Sumatera Utara, Ervan Gani Siahaan, Camat se-Kabupaten Samosir dan Kepala Desa yang berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakapak Barat.
Kata Vandiko Gultom, batas wilayah sangat penting baik batas antar kabupaten maupun batas- batas antar desa atau kelurahan.
Baca Juga: Rapat Paripurna LKPj Bupati Samosir Molor
“Dengan tapal batas yang jelas maka jaminan pelayanan hukum maupun pelayanan publik dan pelayanan lainnya terhadap masyarakat akan lebih terjamin,” ucapnya.
Ia juga menegaskan kepada para Camat supaya dapat segera menetapkan tapal batas desa dan kelurahan di wilayah kerjanya masing-masing.
“Dengan disepakatinya batas wilayah Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat ini, semoga persatuan tetap terjalin diantara masyarakat di daerah perbatasan demi meningkatkan kesejahteraan dan dalam membuka aksebilitas antar daerah serta dalam perencanaan pembangunan tapal batas yang jelas sangat dibutuhkan sehingga pemetaan pembangunan dapat jelas termasuk penyusunan tata ruang di Kabupaten Samosir,” ungkapnya.
Baca Juga: Bupati Samosir Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan
Ketua DPRD Samosir Saut Tamba mengatakan, selain masalah tapal batas juga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten supaya tidak terjadi gesekan-gesekan antar masyarakat dengan memberi pemahaman kepada masyarakat di daerah perbatasan.
Wakil Bupati Dairi Jimmi Sihombing mengatakan tapal batas merupakan suatu hal yang penting dan suatu langkah tertib administrasi wilayah sehingga angin segar iklim investasi akan menanti demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Pakpak Barat, Fransz Benhard Tumanggor. Â yang mengatakan bahwa, batas daerah tidak menghapus hak atas tanah dimana penegasan batas daerah merupakan batas wilayah pemerintahan dan dengan adanya tapal batas akan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:Usai Pesta Syukuran, 13 THL Rumdis Bupati dan Wakil Bupati Samosir Dirumahkan
Kasubdit Batas antar daerah wilayah I Ditjen Adwil Kemendagri Wardani menyampaikan pengukuran dan pemetaan sudah dibahas dan disepakati di Jakarta bersama Bupati masing-masing daerah melalui tim tapal batas daerah masing-masing.
Sementara tim penegasan tapal batas Propinsi Sumatera melalui Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otda Ervan Gani Siahaan mengatakan, penetapan tapal batas cukup berat karena ada 56 segmen batas dan banyak permasalahan kepemilikan dan pemahaman tentang kepemilikan.
Gani menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri 141, kepemilikan lahan bisa di balik namakan walaupun berada di kabupaten yang berbeda dengan kependudukan setelah disepakati batasnya.(Josner/hm13)
