Tebing Tinggi, MISTAR.ID
Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (31/10/22).
Dimiyathi mengatakan, saat ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Namun saat ini, masih tetap dibayangi risiko gejolak ekonomi global yang masih tinggi, dan dapat memicu kelonjakan harga-harga komoditas global seperti, bahan bakar minyak yang dapat mendorong inflasi termasuk di Kota Tebing Tinggi.
Diharapkan, dengan alokasi anggaran yang tepat, dapat mengurangi dampak inflasi tersebut terhadap masyarakat.
Baca Juga:Pemko Tebing Tinggi dan BPJS Teken MoU, Ini Harapan Pj Wali Kota
Dikatakan Dimiyathi, pendapatan yang diajukan pada Ranperda APBD tahun 2023 sebesar Rp671 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp54 miliar jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022.
Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat dan provinsi.
Selanjutnya, belanja yang diusulkan sebesar Rp673 miliar yang juga mengalami penurunan sebesar Rp52 miliar.
Dengan rincian belanja, yaitu belanja operasi sebesar Rp602 miliar, belanja modal sebesar Rp55 miliar, belanja tak terduga Rp16 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6 miliar.
Baca Juga:Pj Wali Kota Minta Atlet Tebing Tinggi Jaga Sportivitas di Porprovsu
“Adapun kebijakan pokok yang akan dilakukan pada Ranperda APBD tahun 2023 ini adalah, peningkatan perekonomian daerah melalui infrastruktur, pertanian dan pelayanan dasar dalam rangka pemulihan ekonomi mendukung Tebing Tinggi sebagai kota jasa dan perdagangan,” ucap Dimiyathi.
Menurutnya, selain APBD tahun 2023, Ranperda ini juga membahas 18 Rancangan Peraturan Daerah di antaranya, adalah tentang Cagar Budaya, Produk Unggulan Daerah, Pesantren, Disabilitas, Pajak dan Retribusi Daerah, dan lainnya.
Rapat Paripurna Ranperda itu dipimpin Ketua DPRD Tebing Tinggi Basyaruddin Nasution.(nazli/hm10)
