Taput, MISTAR.ID
Dr Dimpos Manalu, pengajar Fisipol di Universitas Nommensen pada paparanya bertajuk “Media, Politik Bermartabat dan Demokrasi” mengemukakan, pers berpotensi besar berperan aktif dalam pembangunan kualitas demokrasi, tetapi bisa juga menjadi benalu dalam demokrasi itu sendiri.
“Anda bisa menjadi kontra produktif bagi demokrasi,” kata Dimpos Manalu kepada puluhan jurnalistik,saat tampil sebagai pembicara pada pengukuhan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Taput periode 2021-2026 yang mendapuk Jan Piter Simorangkir menjadi ketua dan Rinto Aritonang (jurnalis beserta 33 pengurus lainya menjadi Sekretaris), Rabu (10/11/21) di Gedung Sopo Partungkoan, Tarutung.
Kata Dimpos, polemik dalam demokrasi itu sebenarnya masalah persepsi. Menurutnya, yang membangun persepsi itu adalah Pers atau jurnalis yang bekerja di industri perusahaan media. Maka, peran media di demokrasi adalah di persepsi.
Baca Juga:Pengurus SMSI Taput Dilantik, Jurnalis Harus Taat Kode EtikÂ
“Kalau anda membangun sentimen atau persepsi positif, maka anda akan menjadi bagian terpenting dari demokrasi untuk ikut mencerdaskan. Tetapi, jika anda menjadi bagian sentimen negatif dengan hadirnya manipulasi dan kebohongan dalam menuliskan sebuah persepsi, maka anda anda adalah benalu,” tandas pria yang menyelamatkan studi doktoralnya di Universitas Gajah Mada (UGM) Jogyakarta.
Dalam menuangkan produk jurnalistik, kata Dimpos, kalau tidak ada lagi wartawan yang secara sistematis menulis dan melaporkan yang didukung dengan data dan fakta, tidak akan ada bedanya dengan yang lain. Bagi Dimpos, Pers menjadi benalu bisa ditandai dengan munculnya gejala anti demokrasi antara lain; kekacauan informasi, meningkatnya informasi bohong (fake news, hoax): editing foto dan data statistik menyesatkan.
Kemudian, publik sulit mendapatkan informasi yang kredibel dan dapat diandalkan sebagai pedoman yang mengakibatkan timbulnya keresahan, kecemasan, kekuatiran, dan kekacauan.
Tantangan demokrasi terutama di era sekarang kata Dimpos, bagaimana mengembalikan fungsi media/pers, jurnalisme berkualitas untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan publik, akurasi, independen, kerahasiaan, kemanusiaan, akuntabilitas, transparansi serta advokasi dan emansipasi digital.
Sebelumnya, Ketua SMSI Taput Jan Piter Simorangkir usai dikukuhkan menyampaikan, Pers seringkali keluar dari nilai etis dan jalur tugas yang terkandung dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan berpotensi membuat keresahan atau rasa tidak nyaman di tengah masyarakat.
Baca Juga:Besok Pengurus SMSI Taput Dilantik: Pers di Tengah Era Digital Berkemajuan
Pers dalam melakukan tugas jurnalistiknya serta payung kebebasan berkarya yang melindunginya juga tidak luput dari kesalahan dan kebablasan.
“Tentu, kita tidak bisa menggunakan atas nama kebebasan. Akhirnya mencaci maki dan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan atas nama kebebasan menghakimi kepintaran dan kecerdasan orang,” sebutnya.
Perilaku dan sikap pers seperti itu sebut Jan Piter, bisa saja muncul, terutama pada perhelatan pesta demokrasi baik Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah, yang akan dilakukan pada dua tahun mendatang. “Kebebasan pers bukan seperti itu. Tetapi dilakukan secara beretika dan bertanggungjawab. Sesuai dengan slogan SMSI ‘Setop Hate, Stop Crime dan Stop Hoaks’,” tandasnya. (jan piter/hm12)
