8.8 C
New York
Thursday, March 28, 2024

Pemprov Sumut Kaji Rencana Pemangkasan Eselon III dan IV

Medan, MISTAR.ID – Pemerintah Sumatera Utara akan mengkaji rencana Presiden Joko Widodo terkait rencana pemangkasan birokrasi di lingkungan pemerintahan.. Pada periode kedua kepemimpinannya itu, Jokowi berencana memangkas pegawai di tingkat eselon. ASN di level eselon III dan IV, kemungkinan akan dihapus.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengungkapkan, rencana itu perlu kajian yang lebih mendalam, sehingga kinerja pemerintahan dalam tugasnya melayani masyarakat tidak terganggu.

Dia pun mengaku belum mengetahui rencana pemangkasan yang dimaksud Presiden itu sampai ke level mana. “Saya tidak tahu sampai kemana. Kan ini harus ditata. Perampingan, efektivitas untuk pekerjaan itu perlu. Sangat perlu. Tapi ini perlu dikaji. Perlu dipelajari,” kata Edy yang dijumpai usai pelantikan pimpinan DPRD Sumut di Gedung DPRS Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (28/10).

Dia menjelaskan, pemangkasan alur birokrasi memang diperlukan untuk mempercepat pelayanan. ASN tentu dituntut bekerja lebih cepat dan profesional. Tapi jangan sampai, justru membuat pekerjaan jadi tumpang tindih dan berujung tak beres.

Menurut dia, kajian mendalam atas rencana ini diperlukan agar pasca-pemangkasan nanti, tidak ada kesenjangan atau kekosongan jabatan-jabatan tertentu, yang justru mengganggu kinerja.

Kajian itu pun, kata dia, mesti dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesejahteraan kesejahteraan ASN, sistem karir dan perlindungan hukum. Yang paling utama, kata dia, pelayanan kepada masyarakat harus berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin.

“Sehingga nanti (setelah pemangkasan) tidak ada senggang, ada yang kosong-kosong yang tidak terlaksana tugas itu. Sehingga masing-masing job deskription berjalan,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, seluruh pejabat eselon di lingkungan Pemprov Sumut agar serius dalam bekerja untuk menjalankan tugas demi pembangunan Sumut bermartabat. “Kita semua bekerja untuk rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan memangkas jumlah jenjang kepangkatan atau eselon dalam struktur jabatan ASN. Tujuannya agar birokrasi lebih sederhana. Dia mengatakan itu usai dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober kemarin.

Menurut dia, level eselon I hingga IV terlalu kebanyakan. “Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional,” kata Jokowi, waktu itu.

Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja, menurut Jokowi harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong dan birokrasi yang panjang harus dipangkas.

Penulis:daniel
Editor :Herman

Related Articles

Latest Articles