Sidikalang,MISTAR.ID
Pembuangan limbah atau sampah Bahan Brbahaya dan Beracun (B3) milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang seperti jenis jarum suntik, injeksi, pisau bedah, pecahan kaca, pisau cukur, botol infus dan lain-lainnya di pertanyakan .
Terkait dengan pananganan Limbah B3 tersebut, Direktur RSUD Sidikalang dr.Sugito Panjaitan mengaku, tidak tau kemana dibuang. Namun, ia mengaku diangkut ketempat daur ulang yakni ke pulau jawa, katanya di ruang kerjanya ,Rabu (5/5/21).
Menurtnya, mekanisme pengangkutan limbah B3 itu di kelola pihak ketiga yang dihunjuk langsung oleh pihak RSUD Sidikalang .
Baca Juga: DPRD Dairi Segera Panggil Manajemen dan Dokter RSUD Sidikalang
Saat ditanya dimana tempat daur ulang dan perusahaan mana yang berada di pulau jawa?. Kembali, dr Sugito mengaku tidak tau.
“Saya tidak tau tapi itu dikelola pihak ketiga dan selalu diangkut dari sini menggunakan mobil bok, kalau rekanannya PT. Ara atau PT Arah, ” jawab Sugito .
Sugito menjelaskan, untuk mekanisme pembuangan sampah limbah B3 itu pihaknya mengeluarkan dana di atas Rp500 jutaan pertahun untuk pembayaran daur ulang dan ekpedisi pengangkutannya yang di kelola satu perusahaan di pulau jawa dengan tarif ongkos per kilo gram sebesar Rp25.000 dari Kabupaten Dairi ke Pulau Jawa, jelas Sugito.
Baca Juga: Bupati Dairi Akan Audit Dan Investigasi RSUD Sidikalang
“Tapi saya tidak tau persis di pulauJjawa mana, ” kata Sugito
“Pengangkutan sampah limbah B3 dari RSUD Sidikalang ke Pulau Jawa itu terhitung sejak tahun 2021, sudah kurang lebih empat kali/empat trip menggunakan mobil box ,” ungkap Sugito.
“Tidak tau apakah limbah B3 itu diangkut menggunakan mobil box roda 6 apa roda 10 atau selebihnya.” Kata Sugito.
Belum lama ini diktetahui sejumlah masyarakat Dairi pernah menyoroti speck pembangunan gudang limbah B3 yang diduga tidak sesuai RAB yang baru dibangun pada tahun 2020 lalu diseputaran RSUD Sidikalang.
Baca Juga: Keluarga Pasien di RSUD Sidikalang Resah, Transfusi Darah Belum Dilakukan
Menanggapi hal itu dr Sugito Panjaitan mengatakan, bahwa yang bertanggung jawab untuk itu adalah pejapat pembuat komitmen.
“Itu pejabat pembuat komitmennya (PPK) lah ditanya,” ujar Sugito
Baru-baru ini RSUD Sidikalang banyak disoroti masyarakat atas dugaan buruknya pelayanan seperti ketersediaan darah yang tidak ada namun tapi tindakan operasi tetap dilanjutkan.
Selain masalah itu, masyarakat juga memperbincangkan pemberhentian 12 orang Tenaga Harian Lepas (THL) di RSUD Sidikalang dimasa sulit ekonomi karean pandemi covid-19. (Manru/hm13)
