Pakpak Bharat, MISTAR.ID
Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022 yang dititik beratkan Peningkatan sumber daya manusia dan sektor pertanian secara resmi diluncurkan Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, Senin (31/1/22) di Gedung Bale Sada Arih, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, Plh. Sekretaris Daerah, Jalan Berutu, S.Pd, MM dan sejumlah pejabat.
Bupati mengatakan, pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia dan pertanian menjadi tema pembangunan kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022 ini.
Baca juga:Tim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Matangkan Pengembangan Danau Toba di Pakpak Bharat
Tema ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pakpak Bharat tahun 2021-2026 yang telah disahkan terdahulu. Sasaran pembanguan tahun 2022 ini kita arahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup saran makro ekonomi khususnya pemulihan ekonomi yang terdampak covid-19.
“Arah kebijakan yang akan kita tempuh pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 akan kita laksanakan melalui tiga periotitas utama pembangunan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian penunjang ekonomi local, dan peningkatan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan public,” ujar Bupati.
Peluncuran Tema Pembanguan Kabupaten Pakpak Bharat ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Pakpak Bharat bersama Wakil Bupati, Plh. Sekretatis Daerah dan para tamu lainnya.
Kegiatan ini dirangkai dengan penandatangan Ketetapan Kinerja dan penyerahan dokumen DPA bagi seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat se Kabupaten Pakpak Bharat.
Baca juga:Sekretaris Daerah Pemkab Pakpak Bharat Resmi Berganti
Bupati berpesan agar Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani harus dipedomani dan dilaksanakan bersama.
“Saya mengharapkan agar dokumen perjanjian kinerja tersebut menjadi pedoman dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun ini, bahwa perjanjian kinerja ini harus menjadi komitmen dan kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan OPD atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan, menjadi tolok ukur kinerja dan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Prangkat Daerah,” kata Bupati.(sampang/hm06)
