25 C
Medan
Sunday, October 2, 2022
spot_img

Ombudsman RI Apresiasi Kejatisu Sidang Mulai Jam 10.00 Wib

Pematangsiantar, MISTAR.ID – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, (Sumut), Abyadi Siregar mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) yang meminta agar persidangan di pengadilan negeri (PN) se Sumut termasuk PN Pematangsiantar dan PN Simlaungun harus dimulai paling lambat pukul 10.00 Wib.

“Kita dari Ombudsman sangat mengapresiasi apa yang diperintahkan Kejati Sumut, agar seluruh kejaksaan di jajarannya memulai persidangan di pengadilan negeri paling lambat pukul 10.00 Wib pagi,” kata Abyadi Siregar menanggapi Mistar, Senin (28/10/19) pukul 18.05 Wib.

Ombudsman katanya telah mengirimkan rilis perihal persidangan ini. Dalam rilisnya, sebut Abyadi, dijelaskan, para Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se Sumut diinstruksikan Kejatisu untuk melaksanakan persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan limit waktu persidangan paling lama dimulai pukul 10.00 Wib dan paling lama selesai pada pukul 17.00 Wib.

Instruksi itu kata Abyadi ditujukan kepada para Kejari se Sumut itu, disampaikan melalui surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumut Sumardi SH.MH Nomor B-4434/L.2.4/09/2019 tertanggal 25 September 2019.

Lebih lanjut, Abyadi Siregar mengatakan, langkah cepat yang dilakukan Kejatisu dalam merespon temuan-temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut selama ini di lapangan, sangat diparesiasi.

“Ini luar biasa. Saya kira, semua stakeholder harus mendukung langkah responsip yang dilakukan Kejati Sumut ini. Baik pihak kepolisian, begitu juga pihak LP/Rutan serta Pengadilan,” kata Abyadi Siregar.

Dengan demikian, lanjut Abyadi yang didampingi asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut Dedy Irsan, pelaksanaan persidangan yang cepat, sederhana dan biaya murah, bisa diwujudkan sehingga tidak mengecewakan masyarakat dalam mencari keadilan

Dalam surat tersebut dijelaskan, bahwa instruksi untuk melaksanakan persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan itu, berkaitan dengan temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut di lapangan tentang tidak optimalnya pelayanan publik yang dilakukan aparat penegak hukum.

Di antaranya adalah, pelaksanaan persidangan yang selalu terlambat serta tidak mencerminkan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Akibatnya, masyarakat sebagai pencari keadilan, belum merasakan pelayanan publik yang optimal. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang peradilan seperti ini, bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Misalnya, bertentangan UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 2 ayat (4) menyatakan, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada pasal 4 ayat (2) juga menyebutkan, peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka melaksanakan persidangan yang mencerminkan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah itulah, maka Wakajati Sumut Sumardi SH MH, meminta agar seluruh Kepala Kejari se Sumut mengirimkan Surat Pemanggilan Terdakwa untuk Sidang (P-38)/Bon Tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP)/Rumah Tanahan (Rutan), paling lama dua hari sebelum hari sidang.

Selanjutnya, petugas pengawal tahanan menjemput tahanan yang akan disidangkan ke LP/Rutan paling lama pukul 08.30 Wib. Tahanan yang akan disidangkan sudah tiba di pengadilan paling lama Pukul 9.30 Wib.

Sedangkan penuntut umum (PU) sudah tiba di pengadilan paling lama pukul 10.00 Wib dan segera melapor kepada Panitera Pengadilan untuk melaksanakan sidang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Dan terakhir, petugas pengawasl tahanan mengembalikan tahanan ke LP/Rutan paling lama pukul 17.30 Wib.

Untuk memudahkan pelaksanaan instruksi tersebut, para Kepala Kejari se Sumut juga diminta berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Polres, LP/Rutan dan Pengadilan. Dengan demikian, seluruh stakeholder dapat menyesuaikan ritme kerja sesuai yang diinstruksikan.

Lebih lanjut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Kejatisu dalam merespon temuan-temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut selama ini di lapangan.

“Ini luar biasa. Saya kira, semua stakeholder harus mendukung langkah responsip yang dilakukan Kejati Sumut ini. Baik pihak kepolisian, begitu juga pihak LP/Rutan serta Pengadilan,” kata Abyadi Siregar, Senin (28/10/19).

Dengan demikian, lanjut Abyadi yang didampingi asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut Dedy Irsan, pelaksanaan persidangan yang cepat, sederhana dan biaya murah, bisa diwujudkan sehingga tidak mengecewakan masyarakat dalam mencari keadilan.

Penulis : Herman
Editor : Rika

Related Articles

bon dan benn

TRENDING NOW

Kadishub ke Wartawan di Sidang Paripurna HUT ke-75 Dairi: Apa Foto-foto,...

Dairi, MISTAR.ID Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi Parulian Sihombing berlagak seperti preman dan terkesan arogan kepada wartawan mistar.id bernama Julius Manurung. Seperti yang terjadi saat...

Identifikasi Korban Tragedi Kanjuruhan, Tim DVI Polri Dikerahkan ke Malang

Jakarta, MISTAR.ID Tim Disaster Victim Identification (DVI) Dokkes Polri berangkat ke Malang siang ini. Tim DVI Polri akan membantu mempercepat proses identifikasi 127 korban tewas...

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: