Medan, MISTAR.ID
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disambut baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pencanangan yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah yang diikuti oleh Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumut ini diharapkan bisa menjadi komitmen bersama untuk merubah gaya tata aturan di Sumut.
“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bapak dan ibu semua untuk merubah gaya taat aturan selama ini. Sehingga Sumut bisa benar-benar bebas dari korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan sambutannya mendukung Sumut dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Selasa (22/2/22).
Baca Juga:Duduk Bersama Pemimpin Media, Gubsu Didukung Fokus Perbaikan Infrastruktur
Di hadapan Edy, Alexander juga kembali mengingatkan sudah dua Gubernur Sumut sebelumnya yang ditindak oleh KPK karena terjerat kasus korupsi. Dua Gubernur Sumut yang melakukan tindak korupsi dan dijerat KPK, yang dimaksud yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho. “Ini menjadi pelajaran bagi Sumut, ada dua kepala daerah (gubernur) berturut-turut ditindak oleh KPK. Maka jangan sampai hat-trick. Maka ini siap kita kawal,” bebernya.
Dalam sambutannya itu, Alexader juga mengingatkan pada OPD, dalam melayani masyarakat tidak meminta timbal balik dan bekerjalah secara ikhlas. Apalagi perkembangan teknologi kini juga menerapkan dengan sistem elektronik. “Jangan sampai kita membatasi diri dengan rakyat. karena mereka membayar gaji-gaji kita dari pajak,” tutur Alexander.
Sekali lagi, Alexander mengapresiasi langkah dilakukan Edy Rahmayadi untuk menjadikan Pemprov Sumut sebagai pemerintahan bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani. “Namun, pembangunan zona integritas, bukan saja tugas bapak dan ibu. Tapi juga masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga diajak, kita didik agar berintegritas juga,” tambahnya.
Baca Juga:Pemprovsu Koordinasi ke KPK Soal Rencana Proyek Pembangunan Jalan Sepanjang 450 Km
Alexander mengharapkan pencanangan ini dilakukan dengan komitmen dan segera terealisasi. Sehingga Sumut secepatnya juga bebas dari korupsi. “Sumut bebas korupsi, bersih dan melayani. Saya yakin beliau (Gubernur Edy) berkomitmen dan mudah-mudah tidak lip service saja,” ungkapnya Alexander.
Sementara itu Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menuturkan bahwa pencanangan zona wilayah birokrasi menuju WBK dan WBBM ini sebenarnya telah lewat 5 bulan. “Pencanangan ini tentunya bertujuan untuk rakyat saya agar sejahtera. Kita juga bisa menghirup udara bersih dan halal. Untuk itulah kita ikat dengan rambu-rambu dan sudah kita desain. Mari bergandengan tangan kita dukung ini,” kata Edy. (anita/hm15)
