6.6 C
New York
Friday, March 29, 2024

Ketua DPRD Toba Minta Eksekutif Menyampaikan Laporan Tahunan CSR dan TJSL

Toba, MISTAR.ID

Ketua DPRD Kabupaten Toba Effendi SP. Napitupulu, meminta Pemerintah Kabupaten Toba menyampaikan laporan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari pihak ketiga perusahaan-perusahaan di Toba setiap tahunnya kepada DPRD Toba. Hal ini untuk keperluan monitoring serta pengawasan atas serapan dan penggunaan anggaran setiap kegiatannya.

Hal itu disampaikan Effendi Napitupulu didampingi kedua Wakil Ketua DPRD Toba Candrow Manurung dan Mangatas Silaen, saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses II Tahun 2022, di Gedung DPRD Toba Senin (12/9/22).

Selanjutnya, Effendi menyampaikan bahwa masih ada beberapa ruas jalan K1 di daerah Dapil 3 yakni Desa Amborgang. Dia berharap mendapat perhatian terhadap jalan tersebut. Kemudian dia menyoroti harga gabah, seraya meminta agar Pemkab Toba pro aktif dalam menentukan harga eceran terendah dengan membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) sesuai Perda No 7 Tahun 2008.

Baca juga:

“Hal ini seingat saya sudah pernah dibahas pada tahun 2016 lalu, namun tidak mendapat persetujuan dari Pemprovsu,” ujarnya seraya kembali meminta untuk dapat menitikberatkan pembentukan Perusda.”Disinilah peluang kita untuk menentukan harga gabah dari petani. Informasinya, kalau dijual ke tengkulak, harga gabah disekitaran Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per kaleng, padahal masih bisa dijual lagi hingga Rp80 ribu,” sambungnya.

Baca juga:Reses Anggota DPRD Sumut ke Toba, Ini yang Disarankan Jubel Tambunan Pada Warga

Demikian juga kelangkaan pupuk semenjak periode tahun lalu belum ada penyelesaian. Perusda diyakini akan menjawab hal ini, baik ketentuan harga terendah dan pemasaran komoditi pertanian masyarakat, pungkas Effendi seraya kembali mengingatkan peran serta Pemkab Toba dalam mengkaji Perusda nantinya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak menyampaikan bahwa hasil reses kedua Tahun 2022 DPRD Kabupaten Toba ini tentunya akan menjadi perhatian dari eksekutif sebagai bahan evaluasi Pemerintahan Kabupaten Toba untuk memperbaiki kerja ke depannya dan perumusan rencana kerja Pemkab Toba untuk mewujudkan visi dan misi Toba Unggul dan Bersinar.

Masa reses kedua ini adalah penjaringan dan penampungan apirasi masyarakat dengan turun langsung untuk berdiskusi dengan konstituen yang berlangsung pada tanggal 5-6 September 2022 lalu.

“Sebagaimana kita kita ketahui bahwa bersama reses ini sebagai agenda berkala sebagai tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat,”kata Wabup Tonny.

Ia mengucapkan terima kasih dan berharap dengan penyampaian hasil reses kedua ini akan semakin mempererat hubungan dengan membangun komitmen yang lebih baik. “Mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Toba yang lebih baik,” tandas Wabup Tonny.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Toba Effendi S. P Napitupulu dan dua wakilnya Candrow Manurung serta Mangatas Silaen ini intinya penyampaian hasil reses dari 5 wilayah daerah pemilihan (Dapil).

Diawali dengan anggota DPRD Toba Boy A. Simangunsong sebagai jurubicara Dapil I meliputi wilayah Kecamatan Balige, dan Tampahan) menyampaikan beberapa hal diantaranya agar Dinas Kesehatan diharapkan memberikan perhatian terhadap penanganan stunting di desa, pendataan stunting agar dilakukan secara berkala dan data stunting agar di-update.

Kemudian terkait harga BBM , diharapkan agar OPD terkait dapat melakukan koordinasi tentang kenaikan tarif angkutan umum dan melakukan sosialisasi terkait tarif tersebut.

Kedua, Tomson Manurung (Dapil II Uluan, Bonatualunasi, Lumbanjulu, dan Ajibata) menyampaikan diantaranya usul perbaikan jalan di Kecamatan Uluan, normalisasi Sungai Siarsik Arsik di Desa Pasar Lumbanjulu.

Ketiga, Henry Tambunan (Dapil III Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantar Narumonda, dan Parmaksian) menyampaikan diantaranya rehabilitasi bendungan Aek Mandosi Lumban Butarbutar di Desa Patane II untuk mengairi persawahan 100 Ha, dan masalah blank spot di Desa Amborgang.

Keempat, Gumontan Pasaribu (Dapil IV Habinsaran,Borbor , Nassau ) menyampaikan diantaranya di Kecamatan Habinsaran ada jalan putus di Lumban Pinasa dan jalan di Bulu Duri , jalan di Huta Ginjang banyak air tergenang kalau musim hujan dimohon agar dinas terkait agar memperbaikinya. Lalu dalam bidang pendidikan ,dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Pemkab Toba juga harus memperhatikan dan segera menetapkan pejabat defenitif di lingkungan Dinas Pendidikan karena sampai saat ini masih banyak yang masih Pelaksana Tugas (PLT).

Baca juga:Pemkab Toba, Berikan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Terdampak Banjir Bandang di Jangga Dolok

Terakhir yang kelima, Diama Aruan (Dapil V Laguboti, Sigumpar, dan Silaen) menyampaikan diantaranya jalan di Kota Laguboti yaitu jalan Simpang Tiga dan Simpang Empat menuju Perumahan Korpri sangat memprihatikan, jalan dari Silimbat menuju Habornas juga sangat memprihatikan. Pemkab Toba agar melobi ke Dinas PU di tingkat Provinsi dan Kementerian karena gudangnya pejabat tersebut berasal dari Kecamatan Silaen.

Rapat Paripurna, dihadiri Sekdakab Toba Augus Sitorus, para pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Toba. (james/hm06)

 

Related Articles

Latest Articles