Asahan, MISTAR.ID
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Asahan melayangkan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Asahan, terkait APBD tahun 2022 yang dinilai tidak memperhitungkan skala prioritas.
Ketua Umum PC IMM Asahan Yogi Ginting kepada wartawan, Jumat (18/2/22) menyebut, APBD Asahan lebih banyak porsinya untuk belanja pegawai dan terlalu fokus pada anggaran belanja pegawai saja, yakni sekitar 40 persen dari jumlah total anggaran Rp1,6 triliun.
PC IMM Asahan mendesak agar Pemkab Asahan menyusun skala prioritas yang seharusnya berpihak kepada masyarakat. Angka anggaran belanja pegawai itu relatif terlalu tinggi dan harus ditekan lebih jauh.
Baca Juga:Warga Surati Bupati Asahan Minta Lokasi Hiburan Ditertibkan
“Apalagi di tengah wabah pandemi ini, masyarakat butuh bantuan pemerintah untuk memulihkan perekonomian,” kata Yogi. Sedangkan lini yang seharusnya menjadi prioritas, seperti anggaran belanja modal, hanya dipatok sebesar 15 persen atau sekitar Rp238 miliar.
Yogi Ginting mengungkapkan, bahwa kebutuhan tersebut idealnya berada di sekitar 30-40 persen. Khusus untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan hanya sebesar 8 persen atau setara Rp130 miliar.
“Padahal belanja modal tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah di Asahan seperti jalan rusak, di mana-mana dari kota sampai ke desa yang penanggulangannya dinilai tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun,” bebernya.
Baca Juga:Bupati Asahan Tinjau Rencana Pembangunan Ruas Jalan
Yogi Ginting menilai, Pemkab Asahan saat ini tidak memiliki visi yang konkrit dan signifikan yang bisa dirasakan oleh warganya.
“Tanya saja ke warga, apakah terasa ada pembangunan signifikan di satu tahun periode bupati Asahan ini? Padahal salah satu visi misi bupati adalah sejahtera, pertanyaannya itu untuk siapa. Masyarakatkah atau pejabat?” kata Yogi Ginting.
Karenanya, sangat disayangkan anggaran belanja pegawai menempati persentase tertinggi dan belanja modal persentase terkecil. Pada belanja modal tidak menjadi perhatian serius APBD 2022.
Baca Juga:Bupati dan Wakil Bupati Asahan Hadiri Harlah PPP ke-49
“Belanja modal seharusnya menjadi prioritas untuk segera direalisasikan, mengingat nilai dan manfaatnya dapat berdampak langsung kepada masyarakat,” tuturnya.
Diterangkan Yogi Ginting, ego Pemkab Asahan mengalahkan kebutuhan publik, bahwa pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor sosial ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, Pemkab Asahan seharusnya segera memberi respon atas perkembangan yang dialami masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan memulihkan ekonomi.
“Kami sangat kecewa dengan Pak bupati, kondisi sangat sulit ekonomi hari ini sangat sedikit anggaran untuk kepentingan masyarakat, sementara untuk rehab rumah dinas bupati yang masih kokoh saja menghabiskan anggaran Rp2,2 miliar. Tambah lagi untuk rapat kordinasi SKPD Rp4,6 miliar. Sebagai bentuk protes, kami PC IMM Asahan akan menggelar aksi di Kantor Bupati dan DPRD Asahan,” tegasnya.(perdana/hm10)
