Taput | MISTAR.ID – Dana Desa dikucurkan pemerintah dalam upaya mengembangkan dan mengelola sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah dan memajukan perekonomian.
Namun apa yang terjadi di Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan sungguh meleset dari tujuan hadirnya Dana Desa. Dana itu untuk memperkaya diri pribadi ataupun sekelompok, ujar sejumlah warga Desa Manalu Dolok kepada wartawan, Sabtu (2/11/2019).
Tahun 2017, Desa Manalu Dolok membangun pembukaan jalan dan bronjong dengan nilai pagu berkisar Rp448 juta. Volume tidak tertera di plang proyek dan bahkan di papan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Namun kenyataan di lokasi, pembangunan bronjong selesai pada 12 Januari 2018. Bahkan ironisnya bangunan bronjong hanya bertahan 3 hari karena ambruk diseret air sungai. Bronjong itu dibangun tanpa memiliki pundasi dan hanya diletakkan diatas tanah liat, cetus warga.
Sampai saat ini,lanjut warga,kepala desa masih membiarkan bronjong yang amblas di lokasi aliran sungai Dusun II Sisoding Desa Manalu Dolok. “Kepala Desa Manalu Dolok ini merasa hebat. Ia merasa terlindungi oleh para pejabat dan pengusaha, sehingga membiarkan bangunan bronjong yang anjlok,”kata warga.
Untuk itu warga berharap Bupati Tapanuli Utara memberikan perhatian atas kinerja buruk Kepala Desa Manalu Dolok dalam menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Mereka juga minta aparat penegak hukum untuk mengusut kerugian negara yang nilainya cukup besar. Sebab pengerjaan proyek itu bukan swakelola melainkan oleh sekelompok warga,TPK, Sekdes,serta perangkat desa. Proyek itu tidak melibatkan masyarakat, sebab Harian Orang (HO) sangatlah minim ditawarkan kepada masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM Pijar Keadilan Sumatera Utara, Osborn Siahaan menilai pihak Inspektorat Taput tidak bekerja maksimal dalam mengawasi pelaksanaan DD. “Terbukti kegiatan yang sudah dua tahun ambruk, tidak ada hasil audit besaran kerugian negara. Juga terbukti di Kantor Kepala Desa Manalu Dolok tidak ada rincian anggaran kegiatan di papan proyek,”kata Osborn.
Apalagi tidak ada Silpa tahun sebelumnya,apakah ini yang dikatakan pengawasan?, tanya Osborn. Ia berharap aparat penegak hukum dan bahkan tim BPKP mengaudit pelaksanaan kegiatan DD dalam dua tahun anggaran sebelumnya. “Indikasi korupsi sangat besar, terutama di Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan,”kata Osborn Siahaan.
Kepala Desa Manalu Dolok, Pardomuan Manalu, tidak bisa dihubungi karena telepon seluler tidak aktif. Sebelumnya ia sempat mengatakan sedang ada acara dirumah karena anaknya ulang tahun. Namun saat dijumpai di rumahnya, istri kepala desa mengatakan suaminya baru pergi ke lokasi kegiatan di Hopong.
Sebelumnya Ketua DPRD Taput Ir Poltak Pakpahan menyampaikan kepada para kepala desa untuk berhati-hati menggunakan Dana Desa, jangan sampai terjerat hukum. Tapi ia bungkam saat dimintai komentarnya terkait pengerjaan proyek Dana Desa yang asal jadi.
Penulis : Freddy
Editor : Edrin
