Medan, MISTAR.ID
Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor enggan berspekulasi menyangkut adanya manuver politik yang mencoba mendelegitimasi kepemimpinan Dosmar Banjarnahor-Oloan P Nababan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Humbahas 2021-2024.
Saat ini, Dosmar dan Oloan dihantam polemik rencana pengadaan mobil dinas baru serta isu perselingkuhan yang menyeret nama Wabup.
Namun, Dosmar enggan menyimpulkan hantaman isu ini untuk mendelegitimasi mereka yang terpilih setelah menjadi paslon tunggal di Pilkada Humbahas 2020. Selain itu, saat ini juga muncul wacana pengajuan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol yang juga politisi separtai Dosmar. “(Saya) Tidak bisa mengada-ada,” kata Dosmar menjawab wartawan, Jumat (27/8/21).
Baca Juga:Poldasu Dalami Laporan Tudingan Perselingkuhan yang Menyeret Nama Wabup Humbahas
Saat kampanye pemilihan lalu, sempat menguat isu memenangkan kolom kosong yang menjadi lawan Dosmar-Oloan di Pilkada Humbahas. Dosmar-Oloan akhirnya memenangkan Pilkada Humbahas dengan perolehan 51.861 suara atau 52,5 persen unggul tipis dengan kolom kosong dengan perolehan 46.940 atau 47,5 persen suara dari 385 TPS.
Dosmar yang juga politisi PDIP ini saat disinggung soal isu perselingkuhan yang menyeret nama wakilnya, mengaku belum mengetahui persis kasus tersebut. Hanya saja, karena sudah menjadi persoalan hukum, ia enggan mengomentarinya. “Karena itu sudah diproses hukum, biarlah berproses,” kata Dosmar.
Kasus perselingkuhan ini menguak setelah akun FB bernama Arjun Permana yang menulis soal isu perselingkuhan antara Wabup Humbahas, Oloan Nababan dan seorang perempuan berinisial S. Perempuan ini disebut-sebut merupakan Kepala Cabang Wilayah IV Labuhanbatu Dinas ESDM Sumut. Tak terima dituduh menjadi selingkuhan Wabup Humbahas, S melaporkan akun tersebut ke Polda Sumut. Laporan itu bernomor LP/B/1341/VIII/2021/SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 24 Agustus 2021.
Baca Juga:Bupati Humbahas Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Baru
Sementara rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Humbahas dengan anggaran sebesar Rp2,6 miliar ini sudah dibatalkan oleh Bupati Dosmar Banjarnahor. Ia mengaku pembatalan ini sesuai arahan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (iskandar/hm12)
