Tanjungbalai | MISTAR.ID – Kejaksaan Negri (Kejari) Tanjungbalai diminta agar berperan aktif mengawasi penggunaan anggaran kelurahan yang tersebar di Kota Tanjungbalai. Tahun ini, Pemko Tanjungbalai mengelola dana milyaran rupiah yang tertuang kedalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran (TA) 2019.
Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat itu dikelola untuk kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
Melalui pesan singkat Whatsapp, Walikota Tanjungbalai Muhammad Syahrial kepada Harian Mistar mengatakan APBD Tanjungbalai Tahun 2019 juga mengalokasikan dana Rp. 6.130.650.000,- sebagai dana pendamping DAU.
” DAU tambahan yang diberikan untuk Tanjungbalai tahun 2019, sebesar Rp.11.474.278.000,. Tahun 2020, Rp. 11.836.389.000 ditambah dana pendamping dari APBD Rp. 6.074.997.000,” tulisnya, Rabu (31/10/19).
Saat ini,kata politisi yang tercatat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tanjungbalai itu lagi, fungsi kelurahan bukan hanya sebagai pelayanan masyarakat, namun juga memiliki tanggungjawab untuk mendorong kemandirian warga setempat.
“Terpenting saat ini jangan berpikir terkait anggarannya saja, tetapi tata cara dan mekanisme juga harus paham. Para Camat, Lurah beserta jajarannya, lembaga pemberdayaan masyarakat, organisasi perangkat daerah serta Kejaksaan dan Kepolisian harus memiliki pemikiran yang sama dalam pelaksanaan terlebih terkait regulasi yang ada, sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan,” kata Muhammd Syahrial.
Wali kota termuda ini menekankan seluruh pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana kelurahan agar memahami dan bertanggungjawab sesuai prosedur yang ada. Hal itu dikatakannya saat membuka saat kegiatan sosialisai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rabu, (30/10/2019) di Aula Balai Wali Kota setempat.
“Pahami konsep anggaran kelurahan, jangan malu bertanya untuk menyamakan pikiran,”pungkasnya.
Penulis : Eko
Editor : Edrin
