Dairi, MISTAR.ID
Dampak dan imbas penangkapan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/1/22) malam, disambut positif warganet.
Masyarakat bahkan menawarkan KPK supaya bertindak di Kabupaten Dairi untuk mengusut dan menyelidiki dugaan indikasi kasus korupsi di daerah itu. Tawaran nyali KPK agar hadir di Dairi itu banyak beredar di medsos.
Seperti akun facebook atas nama Victor Panjaitan dengan captionnya tertanggal Kamis (20/1/22) “Ijin Bertanya Pak Hinca IP Panjaitan dan Pak Junimart Girsang. Kenapa KPK Takut ke Dairi? Kenapa Kasus di Dairi tak pernah terungkap? KPK tidak berani ke Dairi. KPK tidak punya nyali ke Sidikalang” tulis Victor Panjaitan dengan tagar#komisipemberantasankorupsi dan menandai Anggota DPR RI Komisi III Hinca IP Panjaitan dan Wakil Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Baca Juga:Terjaring OTT, Bupati Langkat Diboyong KPK ke Jakarta
Demikian juga akun facebook Sennang Berampu menyebutkan “KPK nggak berani ke Dairi. Bupati Dairi adil, jujur dan bijaksana. Pengasih dan penyayang”.
Sementara postingan Putra Dairi Sinaga Uruk per Desember 2021″Warga Dairi sebaiknya bawa bubuk kopi langsung ke kantor KPK. Kalau warga Karo bawa jeruk ke istana. Dairi bubuk kopi Sidikalang saja. Minta tim KPK ngopi santai di pendopo. Pelan saja yah…toh sampai ketujuan. Teropong terus yah”. Disertai tulisan NB: foto adalah pemanis tah, akses jalan di Desa Barisan Nauli Kecamatan Sumbul Pegagan Dairi#temanrakyat#.
Kembali secara langsung melontarkan tawaran dan undangan kepada KPK. Masyarakat Dairi Victor Panjaitan, Jumat (21/1/22) di Sidikalang meminta agar KPK hadir di Dairi untuk mengungkap kasus dugaan suap fee sejumlah proyek Pemkab Dairi oleh para kontraktor yang mencapai 20%. Fee proyek diduga dikutip perantara.
Lalu diduga diserahkan kepada oknum pemangku pemerintahan Dairi. Victor juga mengakui bahwa hal itu sudah dilaporkan secara tertulis kepada KPK di Jakarta. Ia juga membenarkan, selain dugaan suap fee proyek, ia juga mengaku melaporkan dugaan korupsi penggunaan dana penanganan Covid-19 TA 2020 ke KPK di Jakarta. (manru/hm12)
