Taput, MISTAR.ID
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan tatap muka langsung dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara dalam acara Musyawarah Nasional (Munas)Â V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Jumat (26/3/21).
Nikson Nababan merupakan salah satu dari 27 Kepala Daerah yang bisa tatap muka langsung dengan Presiden RI Jokowi di Istana Negara. Selebihnya, 389 Kepala Daerah mengikuti rapat melalui zoom meeting.
Pada kesempatan berharga ini, Bupati Taput Nikson Nababan menyempatkan diskusi singkat dengan Presiden Jokowi  terkait pendirian Universitas Tapanuli Raya (UNTARA) dan disambut baik dengan ucapan selamat.
Baca Juga: UNTARA Solusi Taput Mandiri, Tinggal Selangkah Lagi
Pada Pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan, bagaimana penanganan kepala daerah terhadap Pandemi Covid-19 yang belum usai hingga kini dan masih terus ada dikalagan masyarakat, Konsolidasi anggaran yang menjadi skala prioritas.
Perlunya kontrol terhadap distribusi vaksinasi kepada masyarakat dikarenakan vaksin terbatas dan bertahap agar dipastikan yang diutamakan adalah yang memiliki interaksi dan resiko tinggi.
“Yang namanya konsolidasi anggaran itu betul-betul harus kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang ini karena pandemi Covid-19,” ujar Jokowi,
Berikan pelayanan terbaik untuk semua hal yang berhubungan dengan ekspor dan investasi, karena perekonomian bangsa saat ini tergantung pada sektor ini.
Baca Juga: Pada Indonesia Golden Awards 2021, Bupati Taput Kembali Raih Penghargaan The Best Regent
Presiden juga menyampaikan, Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan prioritas program Padat Karya seperti Jalan Usaha Tani, Drainase persawahan, Rehap sekolah.
Dia pun menerangkan, maksud dari konsolidasi anggaran tersebut yakni melihat secara detail dan ini seperti apa rencana APBD yang akan dilakukan. Menurutnya, segala anggaran yang digunakan harus dicermati kemana saja hingga seperti apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.
Jokowi pun mengingatkan para bupati untuk menetapkan skala prioritas program mana saja yang akan dijalankan. Dia meminta bupati tidak membagikan seluruh anggaran secara merata kepada seluruh pos belanja.
Baca Juga: Gandeng Telkomsat, Bupati Taput Pasang Internet di Wilayah Terluar Parmonangan
“Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana. Untuk kabupaten menurut t saya, dua saja cukup beri prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, bila sudah ada prioritas program yang dijalankan, pemerintah pun bisa mengonsentrasikan anggaran ke program tersebut. Dengan begitu, hasil dari program atau prioritas yang ditetapkan oleh para bupati dapat terlihat.
Tak hanya itu, dia juga berpendapat dengan melakukan skala prioritas maka produk yang dihasilkan akan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan agar anggaran tersebut betul-betul fokus pada hal yang dibutuhkan.
Baca Juga: Bupati Taput: Koneksi Jalan Parmonangan Munuju Tapteng Segera Dituntaskan Secara Multiyears
“Penganggaran harus betul-betul fokus pada hal-hal yang esensial, yang betul-betul dibutuhkan, sekali lagi anggaran itu terbatas, APBN terbatas, APBD juga terbatas, jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten ibu bapak sekalian dan yang paling penting kalau anggaran itu difokuskan, mengontrol itu mudah manajemen pengawasannya gampang,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga meminta agar bupati menerapkan perencanaan yang matang sehingga manajemen pelaksanaannya terlaksana dengan baik. Dengan begitu, hasil yang didapatkan memiliki kualitas baik dan dinikmati oleh masyarakat. (Fernando/hm13)
