Batu Bara, MISTAR.ID
Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP., mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Rakor yang berlangsung di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jakarta Jl. Jenderal Sudirman, Kav 86, Jakarta Pusat, Rabu (21/09/22), dibuka oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dan dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Keuangan, Dirjen Kementerian Kesehatan serta seluruh Bupati anggota Apkasi.
Keikutsertaan Bupati Batu Bara disampaikan Kadis Kominfo Batu Bara Erwin Sitorus melalui webbsite Pemkab Batu Bara.
Dalam Rakor itu, Menteri PAN-RB menyebutkan ada 3 alternatif penyelesaian tenaga non-ASN yang diusulkan yakni diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya dan diangkat sesuai dengan prioritas.
“Ada 3 skenario penyelesaian yang akan dibahas bersama kementerian terkait dan anggota dewan,” terang Menteri Anas.
Anas melanjutkan bahwa perkembangan pendataan tenaga non-ASN terdapat indikasi data yang diinput tidak sesuai dengan surat edaran Menteri PAN-RB. Sedangkan untuk data yang masuk akan diverifikasi dan diaudit ulang serta diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang memenuhi syarat.
Sementara dari Apkasi, Apeksi dan Apsi mengajukan beberapa solusi terkait tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat yakni diberikan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan uang pisah sebagai modal usaha.
Diberikan kartu prakerja dan Kementerian PAN-RB melakukan penandatanganan MoU dengan BUMN, BUMD dan swasta agar tenaga non-ASN bisa diakomodir, serta mendorong setiap investor di wilayah masing-masing agar memberdayakan tenaga non-ASN yang tidak terakomodir menjadi PNS dan P3K.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada seluruh peserta Apkasi terkait penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah provinsi maupun daerah. Terkait hal yang dipertanyakan kepala daerah, Menteri PAN-RB menjelaskan bahwa semua sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
“Kami akan membangun komunikasi dengan pihak terkait tentang Undang-Undang dan PP yang ada. Bersama dengan BKN kami intens untuk menyamakan data,” ucap Anas pada acara tersebut. (ebson/hm06)
