Deliserdang, MISTAR.ID
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sedang berupaya untuk menjadi satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hal ini dikatakan Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi pada wartawan dalam kegiatan Pembinaan dan Ekspose Data Sosial Ekonomi Sumut Tahun 2021, Selasa (28/9/2021) di Deliserdang.
“Untuk itu kami mohon dukungan masyarakat karena Reformasi Birokrasi adalah agenda prioritas yang harus kita laksanakan menuju ke arah yang lebih baik. Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) akan dilaksanakan untuk memotret pelaksanaan reformasi dan birokrasi yang telah kami lakukan,” katanya.
Sambungnya, apabila masyarakat pernah menggunakan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumut untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, maka akan berkesempatan menjadi responden survei tersebut.
Baca juga:Â BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka di Siantar Naik Jadi 11,50 Persen
“Mohon berkenan memberikan jawaban dengan jujur dan sebenar benarnya,” sebutnya.
Selain mengejar target menjadi satker berpredikat WBK, prioritas BPS ke depan juga mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI), seperti Sensus Pertanian 2023, Pendataan UMKM 2022, Potensi Desa, Statistik Kebencanaan, dan E-Commerce.
“Keberhasilan program tersebut juga tidak bisa lepas dari peran media massa untuk turut serta membantu mensosialisasikannya sehingga meningkatkan atensi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan lapangannya. Sebab hal ini tak dapat dicapai jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja, namun harus ada sinergi dan kerjasama oleh banyak pihak,” ungkapnya.
Ditambahkannya, BPS telah melakukan berbagai program kolaborasi terkait kolaborasi pentahelix seperti Desa CANTIK (Desa Cinta Statistik) yang sedang bergulir untuk memberikan pemahaman dan kedekatan statistik hingga level desa. Pembinaan statistik sektoral ini sedang berjalan untuk membangun kesadaran statistik di institusi pemerintahan.
Baca juga:BPS Usulkan 22 Desa di Sumut Menjadi Desa Cinta Statistik
Ditambahkan Koordinator Fungsi Distribusi BPS Sumut, Dinar Butar-butar survei tersebut akan dimulai pada Oktober tahun ini.
“Tahun lalu kami tidak lolos karena pada saat pihak Kemenpan memberikan pertanyaan apakah anda bersedia? Dijawab bersedia namun masyarakat tidak melanjutkan untuk mengisi kuesionernya. Sehingga tidak memenuhi persyaratan pengisian survei tersebut melalui sms blast (secara massal). Isinya tentang bagaimana pelayanan kami (BPS) sebagai satker dalam melayani stakeholder dalam mengambil data ke kita. Apakah kita persulit dan apakah ada korupsi di dalamnya. Mohon isi dengan sejujur-jujurnya,” pungkasnya. (anita/hm06)
