Bahas UU Omnibus Law, Sekretaris Komisi II DPR RI Akan Kunjungi Batu Bara

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Batu Bara Ismar Khomri.(f:ist/mistar)

Batu Bara, MISTAR.ID

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Batu Bara Ismar Khomri menanggapi pro kontra menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law serta informasi yang membingungkan di media sosial.

Wakil Ketua DPRD Batu Bara berencana akan mengundang Sekretaris Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, sebagai nara sumber utama pada acara Bimtek partai politik (Bimpol) yang akan diselenggarakan pada awal November 2020, di Grand Malaka Hotel Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi Batu Bara.

Program tersebut diutarakan Ismar Khomri menjawab wartawan dari group Wappress terkait sikap memanggapi UU Omnibus Law di kantornya, Jumat (23/10/20).

Selain menghadirkan Ahmad Doli Kurnia yang juga Plt. Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, Ismar menyebut akan menampilkan narasumber lain dari DPRD Sumatera Utara dan KPU Batu Bara.

Baca juga: Kapolres Batu Bara Rilis Penangkapan Tersangka Kerusuhan Unras dari Aceh

Diutarakan Ismar selain memberi pemahaman tetang politik dan kebangsaan, pada kesempatan tersebut juga pihaknya minta Ahmad Doli Kurnia untuk memberi pemahaman tentang UU Omnibus Law kepada internal Golkar Batu Bara.

“Kita berharap narsum terlebih dari DPR dapat memberi pencerahan kepada internal Golkar Batu Bara tentang Omnibus Law,” terang Ismar Khomri.

Setelah mendapat pemahaman dari narsum, diharapkan Ismar kelak kader akan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang UU Omnibus Law sehingga pro kontra dapat dihilangkan.

Terkait UU yang menuai pro kontra Ismar berpesan kepada masyarakat agar bijak menelaah informasi terkait kehadiran UU tersebut. “Jangan buru buru menyatakan penolakan sebelum memahami makna sebenarnya UU tersebut,” harapnya.

Baca juga: Insan Pers Batu Bara Deklarasi Cinta Damai Dan Tolak Unras Anarkis

Sedangkan kepada mahasiswa yang berunjukrasa, Ismar memberi apresiasi. “Mahasiswa sebagai aktivis memang tugas mereka untuk menyuarakan berbagai hal terkait kepentingan rakyat dan pemerintah,” sebutnya.

Hanya saja Ismar berharap agar penyampaian aspirasi sebaiknya disampaikan secara santun tanpa tindakan anarkis. (ebson/hm07)