Dairi, MISTAR.ID
Sahbin Cibro, Koordinator Aliansi Masyarakat Lingakar Tambang di wilayah PT Dairi Prima Mineral (DPM), meminta lembaga dari Negara Jerman menghentikan penyaluran dana selaku donatur LSM Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) yang berkantor di Jalan Gereja Parongil Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi.
Permintaan itu disampaikan Sahbin Cibro di Parongil, Jumat (3/12/21). Sahbin menyebutkan, permintaan itu didasari berbagai aksi dan kegiatan yang berisikan penolakan terhadap kehadiran investasi di Dairi yang telah berlangsung sejak lama, termasuk penolakan PT Dairi Prima Mineral DPM) oleh lembaga yang selama ini gencar menyuarakan penolakan yaitu, Yayasan Diakonia Pelangi Kasih,” sebut Sahbin.
Selain permintaan itu, Sahbin menegaskan, agar pemerintah menyikapi persoalan ini agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan. Masyarakat juga mengundang Duta Besar Jerman untuk Indonesia ke Parongil, agar Pemerintahan Jerman lebih memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana-dana bantuan selama ini ke YDPK.
Baca Juga:Terkait Pencopotan Sekda, Bupati Dairi Enggan Berkomentar
“Karena ini soal keadilan ekonomi bagi masyarakat Dairi. Kami minta pemerintah untuk tegas . juga agar memboikot LSM tersebut. Jauh hari sebetulnya kami juga sudah mengundang secara terbuka Duta Besar Jerman agar hadir ke Parongil, melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang menjadi korban dari aktivitas LSM yang diduga selama ini mereka danai,” pungkas Sahbin.
Sebelumnya, Sahbin Cibro mengakui, bahwa masyarakat di lingkar tambang PT DPM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) sudah melakukan aksi menuntut agar YDPK pergi meninggalkan kampung mereka (Parongil, red), karena dilatarbelakangi aksi povokasi yang selama ini dilakukan oleh YDPK dan LSM lainnya untuk menolak kehadiran perusahaan tambang PT DPM, dengan mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang.
Sementara faktanya, mayoritas masyarakat mendukung keberadaan PT DPM karena mereka telah merasakan manfaat. Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa informasi yang selama ini disampaikan oleh LSM YDPK adalah tidak benar.
Baca Juga:Jabatan Sekda dan 5 Pimpinan OPD Kabupaten Dairi Kosong
Massa aksi juga menganggap, YDPK dan LSM lainnya hanya mengelabui masyarakat dengan provokasi untuk menolak investasi PT DPM di Parongil.
Sahbin kembali mengatakan, terkait aksi penolakan kehadiran PT DPM oleh YDPK selama ini, diduga YDPK memanfaatkan situasi dan aji mumpung untuk memperoleh donasi dari para donaturnya yang berasal dari luar negeri.
“Ya, selama ini saya juga bertanya-tanya mengapa lembaga non-profit seperti YDPK bisa
melakukan berbagai aktivitas dan program, bahkan memberikan gaji kepada anggotanya,” sebutnya.
Dan hasil investigasi Sahbin Cibro melalui beberapa mantan kader lembaga tersebut yang sering di ajak diskusi, diduga YDPK memang setiap tahun mendapat anggaran dana yang jumlahnya cukup fantastis dari lembaga di Negara Jerman.(manru/hm10)
