Tanjungbalai, MISTAR.ID
Puluhan massa mengatasnamakan gabungan dari aliansi mahasiswa dan buruh melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Tanjungbalai. Kedatangan masa menuntut agar ketua dan anggota DPRD, ikut menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta kerja.
Dalam orasinya masa menilai bahwa UU Cipta Kerja tersebut, merupakan suatu produk yang tidak berpihak dan menyengsarakan kaum buruh. “DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, namun Dewan Penindas Rakyat, ” teriak mahasiswa di depan pintu gerbang DPRD Tanjungbalai.
Tak hanya itu, puluhan massa juga mengecam ketidakhadiran pelaku yang menerapkan sistim kolektip dan kolegial, tidak hadir menerima aspirasi dari para mahasiswa dan buruh.
“Mana DPRD..???, Mana ayah kami,??? Mana anggota DPRD dari Demokrat dan PKS yang menolak UU Cipta Kerja. Kami mau mereka (DPRD) menolak secara lisan mau tertulis UU tersebut.”
Baca juga: Wali Kota Tanjungbalai Lantik Yuhdi Gobel Sebagai Dirut PDAM Tirta Kualo 2020-2024
Setelah puas berorasi massapun diperbolehkan masuk ke dalam halaman DPRD dan mendapatkan pengawalan dari personil Polres Tanjungbalai. Namun tak lama kemudian, dua anggota DPRD, Daman Sirait dan Mas Budi Panjaitan datang untuk menenangkan massa.
Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Syahrial Bhakti dihadapan masapun berjanji akan menyahuti keingginan massa. Hasilnya, surat penolakan terhadap UU Omnibuslaw Cipta Karya tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai, Surya Dharma.
Penanggung jawab aksi, Abdillah Fahlija Nasution kepada Mistar mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal surat penolakan yang dikeluarkan DPRD Tanjungbalai tersebut.
Baca juga: TP-PKK Tanjungbalai Bagikan 2000 Ribu Masker
“Kami akan mengawal surat penolakan tersebut. Menurut kami UU Omnibuslaw Cipta kerja yang disyahkan oleh DPR RI pusat itu jelas menyusahkan dan tidak berpihak dengan para buruh yang ada di seluruh Indonesia dan umumnya di Tanjungbalai ini,” Katanya. (Eko/hm07)
