Simalungun | MISTAR.ID – Danau Toba yang kini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), mengharuskan Pemkab Simalungun membuat program penyeimbang untuk mendukungnya. Hal itu hanya mungkin dilakukan bila didukung anggaran yang cukup.
Sebagaimana dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan A.Napitupulu menanggapi Mistar di ruang kerjanya, Jumat (8/2/20).
Diakuinya, saat ini pemerintah pusat memberikan perhatian yang besar untuk pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba.
“Kalau Pemerintah Pusat itu perhatiannya kepada Simalungun khususnya Danau Toba sangat besar, ini tidak terlepas karena Danau Toba termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),” ujara A. Napitupulu kepada Mistar di ruang kerjanya, Jumat (8/2/20).
Terkait dukungan dan kerjasama, A.Napitupulu mengatakan, selama ini Pemkab Simalungun intens menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan wisata Danau Toba.
Perihal rasio anggaran? A Napitupulu mengatakan, Pemkab Simalungun membutuhkan anggaran yang besar untuk mengembangkan pariwisata di daerah yang berfalsafah ‘Habonaron Do Bona’ itu.
Namun begitu, semua yang berkaitan dengan anggaran kata dia, memerlukan atau harus melalui mekanisme yang telah ditentukan.
“Untuk keperluan anggaran saat ini kita sedang dalam proses penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA), agar nantinya pemerintah pusat bisa memberikan anggaran untuk pengembangan danau toba kepada Pemkab,” kata dia.
Lanjut dia lagi, RIPDA lah nanti yang akan menjadi acuan Pemkab Simalungun dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata di Simalungun.
“Nanti program kita akan dibahas di pusat sana, jadi jika direalisasi kita akan mengerjakannya sesuai dengan RIPDA tersebut,” kata Napitupulu.
Namun, jika pun nanti pemerintah pusat akan melakukan pembangunan di Simalungun untuk pengembangan Danau Toba, Bupati Simalungun sudah berkomitmen untuk mendukung penuh program yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat itu.
“Misalnya, untuk akomodasi, pembebasan lahan dan lain-lainnya, Pemkab akan berusaha untuk itu. Karena pak bupati sudah berkomitmen untuk mendukung setiap program pemerintah pusat,” jelas dia.
Sedangkan untuk sosialisasi ataupun pendetakan kepada masyarakat, Dinas Pariwisata mengaku sudah melakukan studi banding ke daerah lain, belajar atau mencari masukan bagaimana cara merubah sikap yang tidak baik dari masyarakat menjadi disenangi wisatawan yang datang.
“Pendekatan kita sudah lakukan, Dinas Pariwisata peduli kepada masyarakat, tetapi kita optimis, dan kita akan terus membangun SDM untuk menjadi lebih baik lagi,” kata Napitupulu.
Menunjang pariwisata tidak hanya membangun infrastruktur dan fisik semata, tapi juga harus didukung layanan di seputar kawasan wisata, misalnya pelayanan bidang kuliner.
Selama ini kata dia, belum ada restauran yang bukan 24 jam, untuk hal ini perlu dipahami kalangan pengusaha agar pihak restauran mulai berbenah untuk buka selama 24 jam penuh.
“Di sini memang belum ada buka 24 jam, tapi kita sudah minta agar buka 24 jam, dan ternyata mereka selalu bersedia,” ujar A.Napitupulu.
Penulis: Roland
Editor: Herman Maris
