Simalungun, MISTAR.ID
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengatakan bahwa pengawas, penilik, koordinator wilayah (Korwil), dan kepala sekolah (Kepsek) merupakan garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Simalungun.
Hal itu dikatakan Bupati Simalungun pada rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun di Gedung MUI Simalungun, Jalan Sangnaualuh, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, (15/8/22).
“Saya melihat kualitas pendidikan di Simalungun hari ini sangat miris. Untuk itu pengawas, penilik, koordinator wilayah dan kepala sekolah merupakan garda terdepan dalam meningkatkan mutu pendidikan kita,” kata bupati.
Baca juga:Â Majukan Pendidikan Simalungun, Bupati Akan Beri Insentif Guru di Pelosok Lebih Besar
Disampaikan bupati, dengan kehadiran pengawas, penilik koordinator wilayah, dan kepala sekolah dalam rapat tersebut merupakan bukti bahwa siap dalam menjalankan tugas.
“Saya akan beri sanksi tegas bagi bapak ibu yang tidak hadir, yang menganggap ini tidak penting. Ini tugas kita semua, bagaimana agar pendidikan di Simalungun meningkat kualitasnya,” tandas bupati.
“Saya tidak perlu lagi marah-marah kepada bapak ibu karena tidak akan ada manfaatnya, Namun yang akan saya sampaikan adalah reward kita akan membangun sistem, untuk melihat kinerja bapak ibu, kita akan lakukan penundaan pembayaran gaji jika bapak ibu tidak melakukan target pekerjaannya,”sebut bupati menambahkan.
Selanjutnya, bupati meminta harus ada target dan progres dalam melaksanakan pekerjaan, membangun setiap komunikasi dengan setiap sekolah, guru dan orang tua peserta didik.
Baca juga:Â Mutu Pendidikan Simalungun Buruk, Radiapoh : Hentikan Pungli Kepada Tenaga Pendidik
Bicara soal dana BOS, bupati menyampaikan, pengawas, penilik, koordinator wilayah dan kepala sekolah yang lebih paham. “Tapi saya minta mutu peningkatan pendidikan dan kualitas kinerja bapak ibu sekalian,”ucap Bupati.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Zocson Midian Silalahi melaporkan, rapat koordinasi jajaran Dinas Pendidikan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana terkait angaran yang sudah di laksankan atau yang belum dilaksanakan.
“Ada 706 SD (Sekolah Dasar) sudah menerima dana BOS dan masih ada beberapa SD yang belum mendapatkan dana BOS dikarenakan tidak singkronnya data di Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan),”jelas Zocson. (roland/ril/hm09)
