Simalungun, MISTAR.ID – Hingga tutup buku tahun 2019, Dinas Perhubungan (Dishub) Simalungun gagal mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Simalungun Sabar Pardamean Saragih menyatakan, pencapaian realistis Dishub Simalungun 2019, hanya mencapai Rp366 juta dari target Rp500 juta.
Selisih hampir Rp100 juta tersebut terjadi karena penataan zona parkir yang masih terkendala kebijakan dalam surat keputusan dari Bupati Simalungun, Dr.JR Saragih yang hingga saat ini belum ada.
Kondisi ini diperparah tingginya biaya kajian konsultan terhadap potensi zona parkir di Kabupaten Simalungun. Biaya konsultan tersebut disebut juga menjadi alasan lain zona parkir belum dibentuk.
“Bupati Simalungun pak JR Saragih sampai saat ini belum mengeluarkan SK bupati untuk zonasi parkir. Itu mungkin salah satu kendala kami,” ujar Sabar Pardamean Saragih ditemui Mistar, Senin (6/1/20) siang di kompleks perkantoran SKPD Pemkab Simalungun.
Selain itu, Sabar mengklaim faktor cuaca juga menyebabkan pendapatan sektor parkir menurun.
Kondisi buruk ini berlangsung selama 2 tahun. Tahun 2018 Dishub Simalungun gagal mencapai target PAD parkir. Mereka hanya sanggup meraup Rp290 juta dari target Rp500 juta yang ditetapkan. “Dari tahun ke tahun target tetap sama,” ujarnya.
Sabar menyebutkan, saat ini seluruh kecamatan di simalungun memiliki areal kutipan parkir. Dan Kelurahan Perdagangan, Serbelawan dan Parapat adalah kawasan serapan parkir terbesar.
Untuk program tahun 2020 dishub akan merevitalisasi Pasar Tiga Raja, dermaga, kemudian pengadaan bus angkutan massal. Program ini berkoordinasi dengan Bapemas untuk memicu potensi kenaikan pendapatan.
“Kalau seperti di nagori pedalaman, kami berdayakan kutipan parkir dari kawasan pekan UMKM yang buka sekali seminggu. Kami harap dengan langkah ini target parkir bisa tercapai,” jelasnya.(billy/hm02)
Penulis : Rilly Nasution
Editor : Herman Maris
