Parapat, MISTAR.ID
Untuk percepatan industri pariwisata di Danau Toba, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif menggelar rapat koordinasi akselerasi pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bersama Kepala Daerah se-kawasan Danau Toba di Niagara Hotel Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Simalungun, Kamis (10/6/21).
“Komunikasi dengan seluruh stakeholder pariwisata di Kawasan Danau Toba khususnya para kepala daerah harus diintensifkan. Sebab, percepatan industri pariwisata harus dilakukan bersama-sama agar perekonomian kembali bergairah,” ungkap Menteri Pariwisata parekraf Sandiaga Uno.
Usai rapat, Sandiaga menyampaikan melalui rapat akselerasi bersama para kepala daerah se-kawasan Danau Toba banyak rumusan, kesepakatan, rencana dan program-program percepatan meningkatkan kepariwisataan di KSPN Danau Toba yang bisa langsung dicapai dan diterapkan.
Baca juga: Saat Menteri Sandiaga Uno Kunjungi Rumah Makan dan Toko Roti di Kota Siantar
” Sasaran pertemuan ini sangat strategis karena melibatkan para pengambil kebijakan sehingga dapat mengidentifikasi potensi daerah wisata baru, mengenali permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata,” ujar Sandiaga.
Disampaikannya, pengembangan konsep kepariwistaan di tujuan destinasi pariwisata yang baru di Danau Toba juga dibenahi agar menjadi tujuan wisata terintegrasi.”Tidak kalah penting adalah tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),”
Sandiaga menambahkan, kunjungan wisatawan di Danau Toba harus dinaikkan.”Sejak awal kami sudah memiliki formulasi untuk menggerakan kembali industri pariwisata Danau Toba. Dengan situasi seperti ini, maka penerapan protokol kesehatan harus ditingkatkan. Pelaku industri pariwisata harus mengoptimalkan teknologi informasi, lalu membentuk desa wisata,” katanya.
Rapat akselerasi dihadiri, Gubernur Sumatera Utara, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (karmel/hm09)
