Simalungun, MISTAR.ID
Sebanyak 17 dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Simalungun mengajukan hak interpelasi, untuk meminta keterangan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, terkait kebijakannya yang dinilai tidak sesuai peraturan dan per-Undang-undangan yang berlaku.
Dalam hak interpelasi itu, DPRD meminta penjelasan terkait belum dicabutnya SK Tenaga Ahli, Pelantikan Sekda, Pelantikan Pejabat Eselon II dan III, dan penonjoban 18 Kepala OPD Pemkab Simalungun.
Dalam konfrensi pers tersebut, tampak hanya 8 orang anggota DPRD yang hadir. Diterangkan Bonauli Rajagukguk, selaku juru bicara pengaju hak interpelasi itu, total ada 17 anggota DPRD yang mengajukan atau menandatangani hak interpelasi terhadap Bupati Simalungun.
Baca Juga:Â 17 Anggota DPRD Ajukan Hak Interpelasi Atas Kebijakan Bupati Simalungun
Ketua Fraksi Gerindra itu juga memberitahukan daftar nama ke 17 anggota DPRD Simalungun yang menandatangani hak interpelasi tersebut.
Yakni, H.Mariono (PDIP), Histoni Sijabat (Demokrat), Bona Uli Rajagukguk (Gerindra), Irwansyah Purba (Demokrat), Arifin Panjaitan (PDIP), Maraden Sinaga (PDIP), Jason M Sinaga (PDIP), Josser P Gultom (PDIP), Erna Sari Purba (Demokrat).
Baca Juga:Â Staf Khusus Bupati Simalungun Ikut ke Jakarta, Jangan Gunakan Anggaran dari APBD
Kemudian Junita Veronika Munthe (PDIP), Badri Kalimantan (Gerindra), Erwin Parulian Saragih (Gerindra), Jhon Manat Purba (PDIP), Andre Andika Sinaga (Demokrat), Juarsa Siagian (Gerindra), Ucok Alatas (NasDem) dan Jamerson Saragih (NasDem).
Lebih lanjut Bonauli mengatakan, pihaknya akan terus menggalang teman-teman yang ada anggota DPRD Simalungun yang total keseluruhannya ada 50 orang, untuk ikut berpartisipasi dalam hak interpelasi yang diajukan.
Sebelumnya, dalam konfrensi pers, Kamis (20/1/22) Histoni Sijabat menegaskan, jika nantinya hak interpelasi yang diajukan tidak juga diindahkan, maka mereka akan mengajukan Hak Angket.(roland/hm02)
