Simalungun, MISTAR.ID
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun meminta kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, untuk menghentikan kegiatan Pelatihan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang diselenggarakan di Hotel Simalungun City Pematangraya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Citra Mandiri tersebut dianggap HMI bukan sebagai kegiatan yang harus dilakukan dimasa pandemi Covid-19.
“Kami menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki keharusan yang mendesak untuk dilaksanakan dengan beberapa alasan” Jelas HMI melalui surat resminya yang dilayangkan kepada Pemkab Simalungun, Selasa (13/10/20).
Ada beberapa alasan HMI yang menganggap kegiatan tersebut sangat tidak mendesak, seperti,
1. Masa jabatan SK KPM diterbitkan 1 tahun dan kami memperkirakan
akan segera berakhir pada bulan Desember 2020, sehingga kami menilai ini tidak efektif
dan cenderung dipaksakan.
2. Alokasi dana yang dirancang untuk pelatihan sangat besar, mencapai 2,1 Miliar
3. Jumlah peserta yang mencapai +386 orang tidak sesuai dengan protokol Covid-19 dan
berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran covid-19, ditambah lagi keadaan saat
di lokasi yang dikhawatirkan tidak melaksanakan protokol kesehatan covid-19.
4. Diduga adanya indikasi pemaksaan kepada seluruh Pangulu untuk tetap mengikuti
kegiatan tersebut, sebab adanya beberapa Pangulu yang menolak untuk mengikuti
kegiatan tersebut.
Baca juga:Â P-APBD Simalungun 2020 Gagal Dibahas
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Robert Silalahi ketika dimintai tanggapannya terkait hal tersebut mengatakan, bahwa kegiatan itu hanya semata-mata untuk meningkatkan SDM dari masyarakat.
“Bukan kita yang menyelenggarakan, namun bisa kita terangkan, bahwa kegiatan itu untuk meningkatkan SDM warga desa atau nagori, disitu dipelajari seperti pencegahan stunting dan hal kesehatan lainnya, sampai dengan pembangunan desa,” jelasnya.
Ditambahkannya, dengan kegitan tersebut, warga desa bisa berperan aktif dalam musyawarah desa, yang notabene sebagai penentu pembangunan di desa.
“Jadi nanti mereka bisa aktif dalam musyawarah desa, tidak hanya diam saja, dan mereka yang ikut pelatihan itu bisa menjadi lawan bagi kepala Nagori yang niatnya tidak baik” ungkap Robert Silalahi. (Roland/hm07)
