6.6 C
New York
Friday, March 29, 2024

FPPR Desak Pilpanag Simalungun Segera Dilaksanakan

Simalungun, MISTAR.ID

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Raya (FPPR) melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Selasa (6/9/22) siang.

Namun saat berorasi di depan Kantor Bupati Simalungun, massa FPPR tidak disambut ataupun diterima Bupati Simalungun secara langsung.

Dalam tuntutannya, pemuda raya menuntut beberapa hal, yakni realisasi program kartu sikerja, peninjauan kembali direksi PDAM Tirtalihou, dan menuntut pelaksanaan Pilpanag Tahun 2022.

Karena tidak disambut langsung oleh Bupati Simalungun, massa lalu bergerak ke Kantor DPRD Simalungun.

Baca juga:Simalungun Akan Gelar Pemilihan Pangulu Nagori di 248 Desa

Di kantor DPRD, massa langsung disambut unsur Pimpinan DPRD Simalungun, yakni Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, Wakil Ketua Elias Barus, Wakil Ketua Sastra Joyo Sirait, Ketua Fraksi Nasdem Bernhard Damanik dan Ketua Fraksi Hanura Suryawan.

Dalam orasinya kordinator aksi Gullit Saragih mengatakan, bahwa Bupati Simalungun adalah Bupati pembohong, karena program-program yang dikampanyekan selama masa Pilkada tidak direalisasikan.

Gullit menerangkan, bahwa program kartu si kerja yang menjadi senjata RHS-ZW dalam Pilkada adalah suatu pembodohan dan pembohongan publik.

“Ini benar-benar pembohongan publik, Bupati pembohong, setuju kawan-kawan?” ucapnya di hadapan massa, yang disambut dengan kata setuju oleh para pengunjukrasa.

Menurut Gullit, realisasi kartu si kerja melalui bantuan CSR kepada orang-orang tertentu merupakan sebuah kebohongan. Karena menurutnya, kartu si kerja gunanya sebagai wadah bantuan 1-50 juta, yang disampaikan Bupati Simalungun ketika berkampanye di Pilkada sebelumnya.

“Mana dananya, katanya ada 1-50 juta yang akan didapat si pemegang kartu, tapi yang keluar saat ini CSR, padahal tanpa adanya Bupati, CSR itu akan tetap berjalan,” ucapnya.

Selain kartu si kerja, Gullit juga menyoroti pelaksanaan Pilpanag yang tertunda, menurutnya, penundaan Pilapang merupakan suatu langkah pembunuhan terhadap demokrasi rakyat.

Dia juga mengatakan, bahwa masyarakat tidak mau penundaan ini berlanjut hingga ke Tahun 2025 yang dimana di Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik.

“Laksanakan Pilpanag, itu demokrasi rakyat dan hak rakyat, kami tidak mau dipimpin oleh ASN, yang bisa diatur atau diperintah semena-mena oleh atasan, kami mau pemimpin nagori yang dipilih rakyat langsung” pintanya dihadapan Ketua DPRD.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengatakan, pihaknya tidak bisa menjawab semua hal yang dituntut oleh pemuda raya, namun untuk Pilpanag, Timbul mengatakan 8 Fraksi telah sepakat agar eksekutif melaksanakan Pilpanag di Tahun ini.

Timbul menerangkan, pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan eksekutif, dan memastikan akan melaksanakan Pilpanag di Tahun 2022 ini saat pembahasan P-APBD 2022 dimulai.

Baca juga:Simalungun Akan Gelar Pemilihan Pangulu Nagori di 248 Desa

“Tahapannya pasti akan dilaksanakan, karena bulan ini kita akan melakukan pembahasan P-APBD, tapi kalau untuk pelantikan pemenang, mungkin akan di Bulan Satu atau Dua Tahun depan,” ucapnya disambut tepuk tangan pengunjuk rasa.

Kemudian menanggapi terkait direksi PDAM Tirtalihou, Ketua DPRD Simalungun mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan RDP dengan PDAM.

“Sudah dijadwalkan, dan besok akan RDP dengan Komisi III” tutupnya. (roland/hm06)

 

Related Articles

Latest Articles