Simalungun, MISTAR.ID
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun harus melakukan rasionalisasi anggaran di R-APBD 2023, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di Badan Anggaran DPRD Simalungun.
Rasionalisasi anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dana transfer yang mencapai sekitar Rp95 miliar. Sehingga angka yang sudah disepakati di KUA PPAS R-APBD 2023 berkurang atau berbeda dari yang sudah disepakati.
“Ada pengurangan dana perimbangan, yakni dana transfer sekitar Rp95 miliar,” kata Frans Saragih dalam rapat badan anggaran DPRD Simalungun, Senin (21/11/22).
Baca Juga:Bupati Simalungun Sampaikan Nota Pengantar Keuangan R-APBD 2023
Pengurangan tersebut menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun Frans Saragih, akan berpengaruh terhadap program-program yang sudah disusun oleh OPD-OPD Pemkab Simalungun.
Disebutkannya, dengan pengurangan tersebut, pihaknya akan melakukan pembahasan dan merasionalisasikan program yang tidak skala prioritas.
Dikatakan Frans, pengurangan tersebut bukan hanya terjadi di Simalungun. Namun secara menyeluruh terjadi di kabupaten/kota lainnya, yang dimana tidak menutup kemungkinan, pemkab/kota lainnya masih bisa mendapatkan tambahan anggaran, sebelum Perda APBD TA 2023 diketok atau disahkan.
Sebagai informasi, dalam KUA PPAS R-APBD 2023 yang sudah disepakati oleh Badan Anggaran DPRD Simalungun dan eksekutif sejumlah sekitar Rp2,4 triliun.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran Binton Tindaon mempertanyakan, apa hal yang menyebabkan pengurangan dana transfer tersebut.
Baca Juga:DPMPN Simalungun Usulkan Anggaran Rp17 Miliar di R-APBD 2023 untuk Pilpanag
Binton bingung, kenapa dana tersebut berkurang setelah KUA-PPAS disepakati.
Menanggapi hal itu, Frans Saragih mengaku masih minim informasi dari pemerintah atasan, terkait apa alasan pengurangan dana transfer tersebut.
Namun pihaknya berjanji akan menyelesaikan soal perhitungan rasionalisasi besok, dan akan menyampaikan bahan tersebut kepada Badan Anggaran DPRD Simalungun. (roland/hm12)
