Simalungun, MISTAR.ID
Ketua Fraksi Golkar DRPD Simalungun, Sugiarto SE, meminta Bupati Simalungun, JR Saragih, mengalokasikan sebahagian Dana Desa untuk pembelian paket sembako.
Paket tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat, terutama warga yang berpenghasilan pas-pasan atau rendah.
Hal ini diutarakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Simalungun, Sugiarto SE saat jumpa pers di kediamannya, Selasa (14/04/20).
Dirinya mewakili seluruh anggota Fraksi Golkar Simalungun, menyampaikan statement, serta sikap atas permasalahan yang sedang melanda negeri ini, khususnya Kabupaten Simalungun.
“Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai masalah, terutama masalah ekonomi sebagai imbas wabah Covid-19 yang semakin besar dan menyebar ke pelosok desa dan dusun,” kata Sugiarto
“Pengaruh pembatasan aktivitas yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah untuk memutus mata rantai wabah Covid-19, berimbas pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, pedagang kecil, tukang ojek, sopir angkot dan yang lainnya,”
“Tentunya mereka yang berpenghasilan pas-pasan, tak mampu menutupi kebutuhan ekonomi keluarga, pada akhirnya meresahkan masyarakat dan kekhawatiran semakin meningkat,” ujarnya.
Lebih jauh Sugiarto menyatakan, untuk pencegahan sah-sah saja. Misalkan penyemprotan disinfektan, pembagian masker atau mengontrol suhu tubuh.
“Namun jika mereka kelaparan dan tak bisa beraktifitas, tentu hal ini akan berdampak ke hal-hal negatif, seperti penjarahan, pencurian atau perampasan barang dan tindak kriminal lainnya, karena mereka tak bisa memenuhi kebutuhan hidup,” katanya.
“Untuk itu kami tegaskan kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini saudara Bupati Simalungun, JR Saragih, untuk mengambil kebijakan yang lebih tanggap, dengan memberikan akomodasi kepada seluruh Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Simalungun dengan mengucurkan sebahagian Dana Desa untuk pembelian paket sembako,” sebutnya.
“Jika dirupiahkan kira-kira Rp500 ribu dan dibagikan kepada masyarakat yang dinilai layak menerima. Jika dihitung-hitung, misalkan satu desa ada 400 KK, maka desa hanya mengeluarkan Rp200 juta untuk kebutuhan masyarakat. Itupun kepala desa akan mempertimbangkan tingkat kelayakan masyarakatnya,” tambahnya.
Lebih lanjut Sugiarto menjelaskan, sikap Fraksi Golkar sudah diaminkan oleh ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani saat diskusi di kantor DPRD.
“Kami akan melakukan RDP terkait permasalahan ini. Kami harapkan saudara Bupati Simalungun segara melakukan tindakan nyata untuk kepentingan masyarakat luas dan kita bisa secepatnya keluar dari masalah Covid-19 ini,” pungkasnya
Reporter: Nimrod
Editor: Luhut Simanjuntak
