Simalungun, MISTAR.ID
Anggota DPRD Simalungun dari daerah pemilihan V melakukan sidak, Selasa (19/5/20) ke Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun di aula kantor Camat Hatonduhan.
Anggota DPRD yang sidak antara lain Benfri Sinaga, Irwansyah Purba, Johannes Sipayung, Jonson Sinaga, Juara Siagian dan juga dihadiri camat Hatonduhan, Polsekta Tanah Jawa, Koramil 10 Balimbingan serta semua Pangulu yang ada di kecamatan Hatonduhan.
Kedatangan DPRD Simalungun untuk meminta data dari para pangulu se-Kecamatan Hatonduhan tentang bantuan apa aja yang sudah mereka terima dari pemerintah. Bagaimana penggunaan dana Rp50 juta yang diusulkan, serta BLT dari dana desa yang 30% diambil dari DD.
Dalam sidak itu anggota DPRD sangat kesal dan bingung dengan pangulu yang tidak sanggup menerangkan, bagaimana pendistribusian bantuan tersebut.
Benfri kesal dan menanyakan berapa warga yang mendapat bantuan PKH, BPNT dan lainnya. Tetapi Pangulu tidak mampu menjawabnya.
Juarsa Siagian bahkan sampai marah kepada salah satu pangulu. Dia menanyakan kenapa hanya mendata 31 KK dan untuk apa sisa uang 30% dari DD? Apa karena seluruh warganya sudah tergolong mampu?
Anggota DPRD yang lain, Johannes Sipayung mengingatkan jangan ada yang neko-neko dalam penyaluran bantuan BLT dana desa. Diminta dilakukan sesuai data agar tidak terjadi silpa. Diingatkan jangan ada pengutipan dari warga untuk membangun posko atau portal dan untuk petugas yang berjaga, harus disediakan makan dan minumnya.
“Untuk anggaran yang ada pada kepala desa tidak bisa di intimidasi dari manapun.
Kepada pangulu yang ada di dapil V ini jangan sampai ada yang kena proses hukum dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang diambil dari dana desa,” ujar Johannes.
Di sela tanya jawab, Pangulu Buntu Turunan mengharapkan agar DPRD Simalungun tidak hanya mengurus dana Covid-19 tapi perhatikan juga jalan di Nagori Buntu Turunan yang sudah kopak-kapik dan tidak layak untuk dilintasi lagi.(nimrod/hm03)
