Pematangsiantar, MISTAR.ID
Rektor Universitas Simalungun (USI) Dr Corry Purba angkat bicara menyikapi aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Simalungun (AMUNISI) yang menuntut keringanan biaya kuliah di masa pandemi, Jumat (26/2/21).
Dalam tuntutan itu, mahasiswa menuntut keringanan hingga pembebasan biaya kuliah yang meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tengah pandemi Covid-19.
Rektor USI Dr Corry Purba didampingi Wakil Rektor 1 bidang Akademik Drs Marlan, mengatakan sangat disayangkan aksi unjuk rasa tersebut dilakukan tanpa konfirmasi apapun pada pihak kampus. Di satu sisi, pihak manajemen hanya mengetahui dua organisasi di kampus itu yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Baca Juga:Mahasiswa USI Demo, Tuntut Keringanan Biaya Kuliah
“Diluar dari dua organisasi kemahasiswaan tadi sebenarnya kami tidak menerima, tapi sebagai pimpinan dan seorang ibu harus tahu apa aspirasi dari anak-anaknya. Kami persilahkan mahasiswa beraudiensi dengan kami sebagai manajemen USI,” kata Corry kepada Mistar ketika diwawancarai di ruang kerjanya kantor Biro Rektor USI, Jumat (26/2/21).
Menurutnya, kalau ada persoalan atau keberatan terkait pandemi, ia mempersilahkan mahasiswanya untuk mengkomunikasikan persoalan terlebih dahulu. “Semua ada alurnya atau tingkatannya yang bisa bertukar pikiran. Seperti pada dosen, ketua jurusan, lalu ke dekan fakultas masing-masing atau bisa ke wakil rektor dan rektor, hingga puncaknya ke yayasan,” sebutnya.
Memang, kata Corry, pandemi Covid-19 memberikan dampak luar biasa bagi siapapun, tak terkecuali pada semua tingkatan dunia pendidikan. Untuk itu pihaknya juga pernah memberikan keringanan biaya kuliah dengan memberikan diskon. “Pihaknya tidak pernah melakukan komersialisasi pada siapapun. Apa yang bisa dikomersialisasi dimasa pandemi ini? Semua sudah ada aturannya, tidak dapat diubah sewenang-wenang,” tegas Corry.
Namun, lanjutnya, jika diminta merubah kebijakan atau merubah peraturan, pihaknya tidak bisa memenuhi. Terlebih peraturan tidak bisa diubah dalam waktu 1-2 hari. Maka peraturan yang sudah berjalan tetap dilaksanakan.
Baca Juga:Bagi Mahasiswa yang Ingin Mendaftar Kampus Mengajar, Ini Syaratnya
Mengenai sistem kuliah daring yang digelar pihak universitas, menurut para mahasiswa yang berunjuk rasa, tidak berjalan maksimal dan seharusnya dilakukan secara tatap muka. Corry pun menjawabnya dengan singkat, “ini bukan perintah rektor, melainkan kebijakan dari pemerintah pusat. Yang buat tidak efektif itu mahasiswa juga. Dosen sudah siap mengajar secara visual, kode zoom meeting sudah dibagi, namun dari 40 siswa, hanya sekitar 10 orang yang hadir.”
Meski demikian, kata Corry, surat dari Menteri Pendidikan, sudah bisa dilakukan tatap muka asalkan di mix. Artinya, hanya beberapa mahasiswa saja yang bisa masuk kelas, atau akan dilakukan pengelompokan. Tapi dengan mengutamakan protokol kesehatan secara ketat. Mahasiswa yang tidak melakukan 3 M, dilarang masuk kelas. Ini sudah dimulai dari beberapa hari lalu.
Terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT), mahasiswa berharap pihak kampus transparan dalam penjelasan detail terkait penggunaan dan penyusunan UKT.
Baca Juga:Diduga Sebut Orang Papua Bodoh, Puluhan Mahasiswa Demo Guru Besar USU
Wanita yang juga sebagai bagian dari pengurus Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pematangsiantar itu menjelaskan, bahwa kuota yang diberikan oleh pihak Kemendikbud untuk bantuan UKT sebagai dampak pandemi Covid-19 terbatas, hanya sebanyak 599 mahasiswa saja.
“Bantuan UKT untuk mahasiswa itu terbatas, hanya 599 orang. Jadi tidak bisa semua mahasiswa mendapatkannya. Penyeleksian pun dilakukan cukup ketat. Data yang masuk ke kami yang berasal dari fakultas dan jurusan masing-masing akan kami lihat lagi mahasiswanya. Apakah layak atau tidak dia mendapatkannya. Jadi tidak bisa semua mahasiswa di USI ini mendapatkannya,” jelasnya.
Maka dari itu, Corry berharap pada mahasiswa untuk bisa bersabar. Sebab tidak ada pungli atau komersialisasi di kampus USI seperti yang dikatakan pada unjuk rasa kemarin. “Kami sangat toleran dan paham kondisi saat ini. Kalau ada persoalan atau keberatan terkait pandemi ini, silahkan komunikasi terlebih dahulu, tidak perlu melakukan unjuk rasa,” sebutnya. (yetty/hm12)
