Pematang Siantar, MISTAR.ID
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi DPRD atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota Pematang Siantar terhadap Ranperda APBD tahun 2023, diwarnai interupsi terkait serapan anggaran tahun 2022 yang sangat rendah.
“Ijin pimpinan,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Pematang Siantar Netty Sianturi saat melakukan interupsi kepada Ketua DPRD Timbul M Lingga selaku pimpinan rapat, sesaat sebelum para juru bicara fraksi membacakan pemandangan umum fraksinya masing-masing.
“Sebelum kita membacakan pemandangan umum setiap fraksi, kami ingin bertanya. Adakah gunanya kita membahas anggaran ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan? Mengingat serapan anggaran di Kota Pematangsiantar sangat minim sekali, terimakasih,” kata Netty.
Mendengar hal itu, Timbul mempersilakan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani untuk memberikan tanggapannya terhadap interupsi Netty tersebut.
“Terimakasih, saya rasa itu dituangkan dalam pemandangan umum fraksi,” ujar Susanti menjawab tanggapan tersebut.
Atas jawaban itu, seorang anggota DPRD dari Fraksi Golkar yakni Daud Simanjuntak melakukan interupsi. “Ijin ketua, saya kira apa yang disampaikan oleh ibu Netty tadi benar. Melalui paripurna ini, menurut hemat saya, karena ini juga sorotan publik, seakan-akan DPRD tidak menyuarakan itu,” sebutnya.
Pihaknya meminta komitmen wali kota, bagaimana tentang serapan anggaran 2022 yang sangat minim hingga akhir tahun. Sehingga publik bisa mengetahui bagaimana komitmen untuk menyelesaikan suatu masalah dengan nyata dan jelas, dengan hasil yang maksimal.
“Kita lihat lubang berjalan-jalan di kota ini. Anggaran sudah kita sahkan. Tapi pekerjaannya hingga saat ini, serapan anggarannya masih sangat rendah. Ini yang saya kira menjadi satu keresahan di kalangan masyarakat yang harus kita suarakan. Kami minta langsung agar wali kota menjawab di forum ini,” ujarnya.
Baca Juga:Geram! DPRD Siantar Ancam Coret Anggaran OPD Bila Pimpinannya Tak Hadiri Rapat di Komisi
Menanggapi interupsi Daud, Timbul kembali mempersilakan wali kota agar memberikan jawaban.
“Terima kasih kepada anggota dewan yang terhormat, tadi sudah disampaikan, masalah ini sampaikan saja dalam pandangan fraksi. Nanti kita rangkum jawabannya dalam nota jawaban dari Pemko Pematang Siantar,” jawab wali kota.
Menyikapi hal itu, Daud merasa kurang puas. Ia mengatakan bahwa jawaban wali kota terlalu normatif.
“Saya kira itu jawaban yang sangat-sangat normatif. Apa sih salahnya dalam forum ini disampaikan, sebagai jawaban yang bisa memberikan sesuatu yang cukup berarti kepada masyarakat yang menanti jawaban dari pemerintah,” sebutnya.
Lantaran tidak ada jawaban, Timbul kembali menegaskan bahwa terkait realisasi anggaran akan menjadi catatan seluruh pemandangan fraksi. (ferry/hm12)
