8.3 C
New York
Thursday, March 28, 2024

Rancangan KUA-PPAS APBD Siantar Tahun 2023 Defisit Rp35 M

Pematang Siantar, MISTAR.ID

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) APBD Kota Pematang Siantar tahun anggaran 2023 defisit sebesar Rp35 miliar.

Hal itu sesuai penjelasan secara umum gambaran KUA-PPAS APBD tahun 2023 yang disampaikan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mangatas MT Silalahi, Rabu (21/9/22) siang.

“Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp970.404.082.066, dengan perincian pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp149.489.075.815, pendapatan transfer sebesar Rp809.476.823.451, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan Rp11.438.182.800,” rincinya.

Baca Juga:Wali Kota Siantar dan DPRD Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS PAPBD 2022

Selanjutnya, kata Susanti, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.005.404.082.066, dengan perincian, belanja operasi direncanakan Rp867.308.878.210, belanja modal Rp104.095.203.856, belanja tidak terduga Rp34.000.000.000, belanja transfer direncanakan Rp0 atau nihil. Defisit sebesar Rp35.000.000.000.

Kemudian pembiayaan daerah, dengan perincian penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp40.000.000.000, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000. Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp35.000.000.000.

“Dengan demikian rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 ini mengalami defisit sebesar Rp35.000.000.000 yang dibiayai oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar Rp35.000.000.000, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0 atau nihil.

Baca Juga:KUA-PPAS Perubahan APBD Siantar 2022 Defisit Rp106 M

Sebelumnya, dalam pengantar Rancangan KUA-PPAS APBD 2023, Susanti menyampaikan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran juga telah diatur dan ditata dengan memperhatikan target capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan yang memuat urusan pemda sesuai proyeksi pendapatan daerah.

Kemudian sumber dan penggunaan pembiayaan yang didasari berbagai asumsi yang melandasinya seperti ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Di samping itu kita mengharapkan APBD yang kita susun nanti berfungsi sebagai instrumen mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat Pematang Siantar, seperti penciptaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menghindari pemborosan sumber daya serta pemulihan ekonomi,” ujarnya. (ferry/hm14)

Related Articles

Latest Articles