Pematang Siantar, MISTAR.ID
Guna menghindari adanya polemik di tengah masyarakat, khusus supir dan penumpang, seharusnya Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar segera menentukan tarif angkutan umum. Namun, hingga kini penyesuaian itu belum juga ditentukan. Pemerintah dinilai lamban sikapi penyesuaian tarif pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul M Lingga SH ketika dimintai tanggapan mengenai tarif Angkutan Kota (Angkot) yang sudah naik sebelum pihak Pemko Pematang Siantar secara resmi melakukan penyesuaian tarif.
“Menyikapi kenaikan tarif ini, kita juga harus memikirkan semua masyarakat yang berkepentingan. Memang ini pilihan pahit, tapi mau tidak mau, pemerintah kota harus segera menyikapinya,” ujar Timbul kepada sejumlah awak media, Selasa (13/9/22) siang.
Baca juga:Tarif Angkot di Medan Disepakati Rp6.500 Per Estafet
“Jangan sampai ada polemik mengenai tarif, ataupun miskomunikasi di tengah masyarakat Kota Pematang Siantar, khususnya antara pengemudi angkot dengan penumpangnya. Apalagi kita tahu tipikalnya masyarakat kita itukan agak kritis dan keras,” cecarnya lebih lanjut.
Pihak Pemko, kata Timbul, harus segera duduk bersama dengan para stakeholder, pengusaha angkutan dan Organda, untuk menyikapi kenaikan BBM ini. “Jangan nanti setelah apa, baru diapain,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pematang Siantar tersebut.
Pada kesempatan itu, Timbul mengimbau masyarakat agar lebih arif menyikapi kondisi yang terjadi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, dan lebih mengedepankan musyawarah. “Lebih banyak bersabar menunggu penyesuaian tarif,” ujarnya.
Baca juga:Demo Tolak Kenaikan BBM, Driver Ojol Minta Naikkan Tarif Minimal 20%
Ketika ditanya penilaiannya terkait tarif Angkot yang belum disesuaikan pasca kenaikan harga BBM yang mulai berlaku pada tanggal 3 September 2022, Timbul menilai, pihak Pemko Pematang Siantar sangat lambat. “Ya sudah sangat lambatlah,” tukasnya. (ferry/hm06)
