Pematangsiantar, MISTAR.ID
Sejumlah organisasi kesehatan termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Pematangsiantar, bermohon agar pelaksanaan vaksinasi Covid -19 yang berlangsung di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tidak sampai menimbulkan kerumunan masyarakat dan caranya perlu dirubah agar tidak dilakukan secara massal.
Pernyataan itu disampaikan IDI Cabang Kota Pematangsiantar setelah melihat tingginya kasus Covid-19 bahkan kasus kematinan akibat terpapar virus corona terus meningkat.
“Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan akibat banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19. Mereka harus menjalani perawatan menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia,” ujar dr Reinhard Sihombing Ketua IDI Cabang Pematangsiantar-Simalungun dihubungi, Sabtu (14/8/21).
Baca Juga:Â Siantar PPKM Level 4, Banyak Pengusaha Belum Paham Soal Esensial dan Non Esensial
Lanjut Reinhard Sihombing, pelaksanaan vaksinasi massal di beberapa tempat di wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dilakukan beberapa instansi dan lembaga, nyata-nyata justru telah menimbulkan kerumunan.
Bahkan katanya lagi, vaksinasi yang dilaksanakan terlihat kurang terkoordinir dan ini sangat berpotensi menjadi pusat penyebaran Covid-19 (Cluster Vaksinasi).
Dari cacatan IDI Cabang Pematangsiantar dan Simalungun, terdapat fakta, bahwa beberapa tenaga kesehatan terdiagnosa terpapar Covid-19 beberapa hari setelah menjalani pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal yang pernah dilakukan di Kota Pematangsiantar. Kuat dugaan, tenaga kesehatan tersebut terpapar dari pelaksanaan vaksinasi massal itu.
Baca Juga:Â Ketua F-PDIP DPRDSU Sebut Vaksinasi Massal Butuh Perencanaan Matang
“Maka itu, kami pengurus organisasi profesi dokter di Kota Pematangsiantar dan Simalungun menyatakan seruan dan mohon kepada Wali Kota Pematangsiantar dan Bupati Simalungun, agar tidak lagi melaksanakan dan mengadakan kegiatan vaksinasi yang bersifat mengumpulkan massa,” ujarnya nada tegas.
Tidak hanya itu, Reinhard Sihombing juga meminta kepada instansi lembaga Negara baik TNI dan Polri serta lembaga swasta lainnya untuk tidak melaksanakan kegiatan vaksinasi yang mengumpulkan massa.
“Kami dari IDI memohon agar rencana pelaksanaan vaksinasi baik kepada kelompok masyarakat seperti vaksinasi kepada pedagang, pelajar dan pekerja tidak dilaksanakan secara massal yang dapat menjadikan orang-orang berkumpul,” ujarnya kembali.
Baca Juga:Â Besok, Vaksinasi Massal Digelar di Sultan Agung dan SMAN 4 Siantar
Vaksinasi Harus Tepat Sasaran
Reinhard Sihombing juga berharap, agar pelaksanaan vaksinasi yang mengumpulkan massa digantikan pelaksanaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta, serta di sekolah-sekolah bagi vaksinasi untuk kelompok pelajar.
Pelaksanaan vaksinasi pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Pematangsiantar dapat diberikan pelaksanaannya kepada 19 Puskesmas dan 7 Rumah Sakit dengan waktu pelaksanaan vaksinasinya dimulai sejak Senin hingga Jumat, dengan rata-rata sekitar 100-an orang perharinya dan per fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).
Untuk pelaksanaan vaksinasi pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Simalungun, dikatakan Reinhard Sihombing kembali bahwa dapat dilakukan pelaksanaannya di 47 Puskesmas, 3 Rumah Sakit milik pemerintah, 2 Rumah Sakit Perkebunan dan 2 Rumah Sakit swasta dengan waktu pelaksanaan Senin hingga Jumat dengan kapasitas rata-rata sekitar 150 orang perhari per fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).
“Kita juga berharap pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran dan berlangsung sesuai prinsip-prinsip vaksinasi. Dimana agar vaksinasi dosis pertama dapat diselesaikan dengan dosis kedua. Lalu kita juga memohon agar tidak melakukan kegiatan vaksinasi dosis pertama pada kelompok masyarakat lainnya, padahal vaksinasi dosis pertama pada kelompok masyarakat sebelumnya belum selesai atau belum terlaksana,” ucapnya.
Kepada aparat keamanan baik TNI dan Polri, Ketua IDI Cabang Pematangsiantar dan Simalungun meminta agar tingkatkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan, organisasi bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, instansi kesehatan dan berbagai lembaga lainnya dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi yang terkoordinir, tersebar dan teraktualisasi dengan baik.
“IDI Siantar dan Simalungun memohon agar Wali Kota Siantar dan Bupati Simalungun dapat memperjuangkan ketersediaan vaksinasi masyarakat secara simultan dan terkhusus vaksinasi suntikan ketiga kepada tenaga kesehatan dalam rangka menjaga ketersediaan dan kualitas SDM tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya.(hamzah/hm02)
