8.2 C
New York
Thursday, March 28, 2024

Mantap, 13.000 Pekerja Di Siantar Dapat BSU!

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan Program Bantuan Sosial Upah (BSU) serentak secara nasional, Kamis (27/8/20) pagi. Walikota Pematangsiantar Hefriansyah mengatakan, penerima bantuan sosial upah untuk pekerja di Kota Siantar tercatat sebanyak 13.000 pekerja.

BSU merupakan program pemerintah bagi pekerja berhaji di bawah Rp5 juta per bulan untuk mendapatkan bantuan tunai senilai Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Pekerja yang menerima bantuan adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS).

Hefriansyah menyebutkan, dalam program perdana bantuan disalurkan untuk dua bulan ke rekening para pekerja sebanyak Rp1.200.000 per orang.
“Ada 13 ribu pekerja di Kota Pematangsiantar yang akan terima bantuan. Semoga bermanfaat dan meringankan beban kehidupan,” ujar Hefriansyah dalam penyerahan BSU secara simbolis di Kantor Walikota Pematangsiantar, Kamis (17/8/20) pagi.

Baca juga: Bantuan Presiden Rp2,4 Juta Mengucur Ke 2.130 Pelaku UMKM Di Simalungun

Prosesi penyerahan turut dihadiri Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Siantar Achmad Ramli dan beberapa perwakilan pekerja dari PT STTC Siantar, dan pekerja profesi dan wiraswasta.

Hefriansyah pun menjamin untuk pekerja dilakukan secara akuntabel. Ia mengatakan, bantuan akan ditransfer langsung dari rekening bank penyalur ke penerima tanpa melalui perantara. “Tidak ada manipulasi dan langsung ditransfer ke rekening bank tiap-tiap penerima yang sudah terverifikasi,” ujarnya.

Baca juga: BSU Baru Dicairkan Lewat 4 Bank BUMN

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan cabang Pematangsiantar Achmad Ramli menyebutkan, pihaknya akan menyalurkan data pekerja sesuai permohonan.
“Semua data yang masuk akan direcheking dengan prinsip kehati-hatian,” ujar Achmad.

Anggota DPRD Siantar Ferry Sinamo mengatakan, pihaknya meminta Pemerintah Kota Pematangsiantar tetap melakukan pendataan akurat untuk seluruh sektor pekerja. Ia menegaskan, Dinas Tenaga Kerja harus memiliki data akurat dan luas untuk mendukung program penyaluran BSU yang dianggarkan Pemerintah pusat senilai Rp37,87 triliun secara nasional.

“Jangan sampai program siap data tidak ada, karena pandemi Covid-19 pekerja sangat membutuhkan bantuan apalagi banyak juga yang dirumahkan. Ini perhatian serius,” ujar Ferry dihubungi Mistar, Kamis (27/8/20) siang.

Kemudian pihaknya, meminta proses verifikasi data pekerja dari tim BPJS Ketenagakerjaan cabang Pematangsiantar tidak berbelit-belit. Pihaknya menyambut positif program BSU ini. “Kami dari lembaga DPRD Siantar siap menerima laporan dari masyarakat pekerja jika mereka tidak mendapatkan haknya,” ujarnya. (billy/hm09)

 

Related Articles

Latest Articles