Pematangsiantar, MISTAR.ID
Ketua Komisi III DPRD Siantar Denny TH Siahaan telah menyisir ulang laporan pertanggungjawaban anggaran proyek realisasi 2019 Dinas PUPR Siantar. Dari hasil penyisiran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (22/7/20) malam, Denny menyebut banyak ditemukan kesalahan laporan di PUPR Siantar dan tidak akurat menyusun laporan berbasis kinerja.
“Ini yang kami kecewakan jadi kami menilai PUPR Siantar tidak paham penyusunan laporan anggaran pertanggungjawaban. Padahal ini kepentingan rakyat sebab pakai anggaran APBD,” ujar Denny ditemui Mistar, Rabu (22/7/20) malam usai RDP.
Anggota DPRD Siantar Daud Simanjuntak mengatakan, PUPR Siantar juga disebut kurang tanggap dalam menentukan kegiatan proyek Mama saja yang diprioritaskan dan mendapatkan alokasi anggaran.
Baca juga : Wali Kota Siantar Akui Kesalahan Perhitungan Kemampuan Keuangan
“Pengadaan proyek harusnya diprioritaskan pada urgensi tinggi. Kebanyakan proyek yang tidak prioritas dikerjakan sementara prioritas tidak ini menurut saya jadi persoalan,” ujar Daud ditemui Mistar.
Menurut anggota DPRD Siantar Dedi Manihuruk kondisi diperparah saat laporan persentase realisasi kerja proyek tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya hingga menjadi temuan BPK Sumut.
“CV Nayla Santika itu ada selisih progres dengan realisasi proyek yang dikerjakan. Dan menjadi temuan BPK Sumut, belum lagi persoalan lain seperti selisih kelebihan pembayaran akibat selisih perhitungan,” ujarnya.
Selain itu dalam menentukan pemenang tender panitia pelaksana di PUPR Siantar diduga kerap mengabaikan upaya penawaran. Tender terkesan dilakukan tanpa penilaian yang sesuai.
Salah seorang panitia proyek PUPR Siantar Andres menanggapi, pihaknya sudah melakukan perhitungan nilai penawaran sebelum diputuskan. “Sejauh ini kami selalu kedepankan panel perhitungan sesuai kondisi lapangan. Standar harga penawaran juga sudah melalui survei kami,” ujarnya dalam RDP.
Kepala Dinas PUPR Siantar Reinward Simanjuntak mengatakan, ia mengakui adanya kekeliruan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran proyek. Menurutnya, kesalahan terjadi akibat kelalaian dari PPK di Dinas PUPR Siantar. “Saya juga baru tahu tadi berbagai persoalan itu. Laporan kurang pas. Makannya kami minta waktu untuk perbaikan dan akan dibahas lagi,” ujar Reinward ditemui Mistar. (billy/hm09)
