8.3 C
New York
Thursday, March 28, 2024

Fraksi Gerindra Siantar Soroti Belanja Pegawai Bertambah Rp4,8M

Pematang Siantar, MISTAR.ID

Belanja pegawai di Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan (P) APBD Kota Pematang Siantar tahun 2022 yang bertambah Rp4.857.239.068 mendapat sorotan dari Fraksi Gerindra.

Seperti disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Pematang Siantar Netty Sianturi saat membacakan pemandangan umum fraksinya atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Ranperda PAPBD tahun 2022 di dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (23/9/22).

Terkait pelaksanaan belanja tahun anggaran 2022, kata Netty, harus dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga mampu untuk menopang penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kota Pematang Siantar.

Baca Juga:Geram! DPRD Siantar Ancam Coret Anggaran OPD Bila Pimpinannya Tak Hadiri Rapat di Komisi

“Sementara terdapat belanja pegawai APBD tahun 2022 sebesar Rp477.194.531.106, bertambah sebesar Rp4.857.239.068, menjadi Rp482.051.770.174. Pertambahan belanja sangat signifikan. Mohon penjelasan saudari wali kota. Bila perlu belanja pegawai untuk P APBD TA 2022 perlu ditinjau kembali,” ujar anggota Komisi II DPRD Kota Pematang Siantar itu.

Setelah itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan tolak ukur untuk proyeksi perubahan anggaran.

“Dari PAPBD tahun 2022 sebesar Rp58.558.758.329 terdapat 34 OPD yang mendapat Anggaran Perubahan APBD tahun 2022. Apa dasar tolak ukur saudari wali kota untuk menentukan proyeksi  Rancangan P APBD TA 2022. Mohon penjelasan saudari wali kota,” lanjutnya.

Baca Juga:DPRD Siantar Akhirnya Setujui Ranperda RPJMD Jadi Perda

Masih kata Netty, sesuai dengan tabel perbandingan belanja daerah APBD TA 2022 dan proyeksi Rancangan P APBD per OPD TA 2022, di mana RSUD Djasamen Saragih mengalami penambahan belanja di PAPBD tahun 2022 sebesar Rp13.997.619.805.

“Apa dasar pertimbangan saudari wali kota, karena RSUD Djasamen Saragih merupakan penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mohon penjelasan saudari wali kota,” ujar Netty yang kemudian menyoroti terkait kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM mengakibatkan naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.

“Berapa jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Pematang Siantar yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat dampak kenaikan harga BBM tersebut dan sudah berapa persen realisasi BLT untuk tahap I. Mohon penjelasan saudari wali kota,” ungkapnya. (ferry/hm14)

Related Articles

Latest Articles