Eksekusi Lahan Tanjung Pinggir, Pemko Siantar Akan Tuntaskan Krisis TPA dan TPU

Eksekusi Lahan Tanjung Pinggir, Pemko Siantar Akan Tuntaskan Krisis TPA dan TPU
Alwi A Lumban Gaol.(f:ferry/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko) akan menuntaskan krisis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Penuntasan krisis TPA dan TPU itu dilakukan dengan mengeksekusi sebagian lahan eks PTPN 3 Kebun Bangun di kawasan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba.

Seperti disampaikan Kabid Pengelolaan Kekayaan Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah, Alwi A Lumban Gaol yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/2/21).

“Rencananya sebagian lahan Tanjung Pinggir mau dieksekusi atau diganti rugi oleh Pemko untuk mengatasi krisis TPA dan TPU,” ujar Alwi ketika ditanya mengenai pembebasan lahan eks PTPN 3 Kebun Bangun di Tanjung Pinggir.

Baca Juga:DLHK Siantar Butuh 7,6 Ha Lahan TPA

Di tahun 2021, kata Alwi, Pemko sudah menganggarkan dana sebesar Rp20 miliar untuk mengatasi krisis lahan TPA dan TPU. Sesungguhnya, dari 573 hektar lahan eks Kebun Bangun yang akan dieksekusi itu, adalah seluas 100 hektar lebih.

Lahan ini nantinya untuk TPA dan TPU, serta dijadikan tempat areal perkantoran Pemko Pematangsiantar, dan untuk ringroad.

“Tapi di tahun 2021 ini kita lebih memprioritaskan pengadaan TPA dan TPU. Banyak bantuan dari pusat untuk melakukan pembangunan, cuman tanah harus milik sendiri, termasuk TPA maupun TPU. Dan satu lagi untuk areal perkantoran, karena kita mau pindah lokasi areal perkantoran,” ungkapnya.

Baca Juga:Anggota DPRD Sergai Jordan Sigalingging Relakan Tanahnya jadi TPA

Pengadaan TPA dan TPU akan diupayakan dituntaskan di tahun 2021, namun untuk pembangunan perkantoran sesuai dokumen perencanaan ditargetkan selesai dalam 15 tahun ke depan. “Karena untuk membangun kantor, kita masih harus mencari investor lagi,” ujarnya.

Untuk kesuksesan pembangunan di lahan eks Kebun Bangun itu, Alwi berharap, masyarakat yang menempati lahan tersebut dapat mendukungnya. “Jangan sampai karena penguasaan lahan itu, kawasan tersebut tidak jadi kita bangun. Jadi kita butuh kerjasama dari masyarakat juga,” tegasnya.(ferry/hm10)