30 C
Medan
Wednesday, June 29, 2022
spot_img

BI Siantar Beberkan 5 Langkah Percepatan Transformasi Digital Arahan Presiden

Pematangsiantar, MISTAR.ID

Guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kerjanya yang meliputi Sisibataslabuhan (Siantar, Simalungun, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2D).

Kepala KPw BI Pematangsiantar Teuku Munandar di awal pemaparannya yang berjudul ‘Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi Melalui Elektronifikasi Transaksi Keuangan’, menjelaskan bahwa status dan kedudukan BI dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaktubkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 D.

Baca Juga:BI Siantar Gelar Digi Campus 2022

Munandar juga menjelaskan korelasi positif aktivitas transaksi uang tunai dengan tingkat korupsi. Adapun jenis korupsi yang kerap terjadi di Indonesia antara lain penyuapan, pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan anggaran dan punggutan liar. Sedangkan pelakunya adalah politisi, pihak swasta dan penjabat pemerintah.

Lebih lanjut, Munandar memberikan penjelasan mengenai dampak elektronifikasi atau digitalisasi transaksi keuangan. Digitalisasi, kata Munandar, berdampak kepada penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan yang sebesar 10,1 persen menjadi 9,4 persen pada tahun 2019. Juga berdampak kepada efisiensi, keuangan inklusif, transpransi dan akuntabilitas.

Mengapa harus digitalisasi? Munandar mengatakan bahwa pengguna baru internet tumbuh 40 juta di Asia Tenggara dalam tahun 2020, artinya 68 persen penduduk Asia Tenggara sudah online. Sedangkan pengguna baru internet di Indonesia tumbuh 15 juta dalam tahun 2020, artinya 74 persen penduduk Indonesia sudah online.

Baca Juga:Membangun Pemulihan Ekonomi di Tahun 2022, BI Siantar Gelar Bootcamp WUBI

Pandemi Covid-19, kata Munandar, mengubah desain transformasi ekonomi. Untuk itu Presiden Jokowi memberikan arahan tentang transformasi digital dengan 5 langkah percepatan. Yang pertama, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan insfrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.

Langkah kedua, persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial (Bansos), pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran. Ketiga, percepat integrasi pusat data nasional. Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan kelima, berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepatnya.

HLM TP2D yang digelar di salah satu room hotel di Parapat Kabupaten Simalungun itu, turut dihadiri narasumber dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Janatan, Renta Marito dan Tridesa, serta Analis Kebijakan Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yaitu R An An Andri Hitmat SR AP MM dan dihadiri sejumlah Kepala Daerah dari Sisibataslabuhan.(ferry/hm15)

Related Articles

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: