25 C
Medan
Saturday, May 21, 2022
spot_img

Bansos Siantar Terindikasi Banyak Masalah, Dibedah Dalam Diskusi Publik

Siantar, MISTAR.ID
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar diskusi publik melalui video confrence daring. Diskusi tersebut mengusung tema; Bansos Pemko Siantar Solusi atau masalah baru?

Ketua GMKI Siantar Simalungun, May Luther Sinaga, Rabu (6/5/20) kepada Mistar mengatakan, diskusi publik digelar, Senin (4/5/20), menghadirkan narasumber, yakni Walikota Pematangsiantar diwakili Asisten II Zainal Siahaan, Kadinsos P Silaen, Jubir TGPP Covid-19 Siantar, Daniel Siregar dan Sekretaris BPDB Eka Hendra Narasumber lainnya, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar diwakili anggota DPRD Ferry Sinamo, akademisi Hendra Simanjuntak dan Direktur ILAJ Fawer Fander Sihite.

Diskusi dipandu Gading S selaku moderator mengawalinya dengan pertanyaan dasar dan tujuan bansos oleh moderator kepada Pemko Pematangsiantar.

Zainal Siahaan menjelaskan, bahwa bansos tersebut diatur dalam instruksi Mendagri yang selanjutnya diputuskan dalam rapat Tim Gugus Tugas penanganan Covid19 Kota Pematangsiantar.

Menanggapi itu, Ferry Sinamo mengungkapkan keheranannya terhadap ketidakterbukaan Pemko Pematangsiantar.

“Dasar hukum saja kami tidak diberitahu, jadi gimana tak bermasalah karena Pemko tertutup dan tidak menjelaskan berapa dan untuk apa saja anggaran yang digeser itu dialokasikan. Tidak ada prinsip akuntabilitas !” tegas Ferry yang menginginkan transparansi pemko untuk membuka semua data.

Ferry juga terheran dengan hitung-hitungan angka Rp200 ribu serta 15.555 KK yang ditetapkan Pemko.

Tapi Pemko Pematangsiantar tidak menjelaskan darimana kalkulasi dan jumlah sasaran 15.555 KK tersebut.

Senada dengan Ferry, pembicara lainnya Fawer Sihite menilai bahwa ketidakterbukaan Pemko Pematangsiantarmulai dari sejak penganggaran, pembelanjaan hingga penyaluran bansos dapat diduga sebagai indikasi korupsi.

“Yang kami temukan di lapangan berbeda penghitungannya, 159 ribu temuan kami nominal bansos yang dibagikan, sementara pemko menganggarkan 200 ribu,” ujar Fawer.

Menanggapi pendapat narasumber lain, Kadinsos Pariaman Silaen menjelaskan, bahwa nominal Rp200 ribu merupakan penghitungan mereka menyesuaikan dengan bantuan PKH dari Kemensos. Ia menampik adanya dugaan penyelewengan karena menyebut hitungan mereka ada pada angka Rp192 ribu.

“Itu harga pada tanggal belanja 16 April, dan setiap hari ada fluktuasi harga. Kami juga menenderkan ini kepada pihak ketiga sesuai hasil dari rapat gugus tugas,” ujar Silaen.

Silaen juga tak mau memperdebatkan perihal temuan dari Fawer yang menyebut hitungan mereka di lapangan berbeda dengan hitungan Dinsos, dia juga mengaku menghormati jika persoalan angka ini. Bisa

Sedangkan narasumber keempat Hendra Simanjuntak menilai bahwa dengan situasi saat ini semua pihak hendaknya fokus terhadap sinergitas bersama, ia juga berpendapat bahwa dalam situasi pelik ini setiap pihak harusnya terbuka dan komunikatif agar setiap permasalahan dapat diatasi bersama.

“Pertama patut kita apresias kebijakan ini adalah populis karena sangat dibutuhkan masyarakat disaat ini, namun juga harus ada kebijakan lain seperti solusi untuk biaya kuota kuliah daring juga harapnya bisa diperhatikan pemerintah bagi mahasiswa baik asli Siantar maupun yang kuliah di Siantar,” ujar Hendra.

Di segmen lanjutan, Gading sebagai moderator menanyakan tingkat ke tepatan sasaran bansos masih rendah.

Ia berkaca terhadap hasil data kuesioner online yang digulirkan GMKI Pematangsiantar-Simalungun bulan April lalu, yang menggambarkan masyarakat kota siantar 83% mendapati masih banyak kasus bansos yang tidak tepat sasaran.

Menanggapi pernyataan Gading tersebut, Zainal Siahaan mengakui bahwa kondisi yang mendesak serta situasi sulitnya untuk terjun ke lapangan di tengah Covid-19 menjadi tantangan bagi petugas verifikasi data.

“Untuk mengatasi situasi itu, kami memaksimalkan peran RT/RW, dan perlu dicatat bila penerima bansos tersebut adalah penerima manfaat JPS lain seperti PKH dan BPNT, kami sudah instruksikan tegas agar bansos dikembalikan,” ujar Zainal.

Selepas mendengar penjelasan Zainal, narasumber kedua Ferry Sinamo melihat bahwa banyaknya kasus bansos salah sasaran merupakan tanggungjawab pemerintah yang dinilai tidak terbuka dalam menyampaikan tata cara dan kriteria penerima, sehingga para petugas di lapangan seakan bertugas tanpa dibekali juklak dan juknis.

“Bapak Kadinsos perlu menjelaskan apa kriteria penerima bansos ini supaya kita semua tahu karena di lapangan begitu banyak informasi berkeliaran membuat bingung,” aku Ferry.

Ferry juga menyoroti kasus sekelompok pelajar dari luar daerah bukan penduduk Siantar, sehingga tak bisa dicover bansos.

Menanggapi ini, Kadinsos Pariaman Silaen memberi penjelasan.

Kata Pariaman bahwa target utama dari bansos tersebut adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DTKS Kemensos RI namun dinilai layak menerima, serta terdampak langsung Covid-19 karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Bagi pelajar yang kost di Siantar dan masih menetap di Siantar walau bukan KTP Siantar berhak mendapatkan bansos dengan cara meminta surat keterangan berdomisili dari lurah, sedapat mungkin pasti kita cover untuk bansos edisi II bulan Mei ini,” ujar Pariaman sambil menyebut akan menampung aspirasi dari kuesioner yang diajukan moderator.

Saat ditanya moderator perihal kebijakan sosial bagi orang miskin dan yang di PHK? Zainal mengaku bahwa pemerintah belum bisa berbuat banyak terhadap mereka.

Diskusi tersebut juga membahas berbagai catatan, seperti kebijakan subsidi untuk penggratisan tagihan air PDAM yang diakui narasumber Ferry Sinamo bahwa DPRD sudah menyurati wali kota hingga Opsi untuk mengubah bansos menjadi bentuk uang tunai yang diusulkan narasumber Fawer Sihite.

Sedangkan narasumber Hendra Simanjuntak meminta agar pemerintah menjajaki kebijakan subsidi bagi para pelajar yang diharuskan belajar daring.

“Untuk PDAM, surat sudah sampai pada kita dan mudah-mudahan minggu ini akan keluar jawaban. Dan untuk catatan perdiskusian kita yang lain tentunya akan kami bawakan ke rapat tim Gugus Tugas berikutnya,” ujar Jubir tim Gugus Tugas Daniel Siregar.

Diskusi yang diwarnai tanya jawab itu pun melahirkan beberapa catatan baru, tampak Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun May Luther Dewanto Sinaga, pemerhati Fernando Sihotang, Hotmatua Silalahi, Berkatdo Saragih dan Lambok mengajukan beberapa pertanyaan dan tanggapan.

“Dalam diskusi ini terungkap juga ada 1 RT di Siantar Timur yang warganya nyaris tak ‘dijamah’ program bansos dan lainnya,” ujar Hotmatua.

Pada penutupan diskusi, Zainal Siahaan mengaku bahwa sangat mengapresiasi diskusi tersebut serta mengaku akan terus terbuka menyerap aspirasi dari berbagai pihak.

“Termasuk dari lembaga DPRD, dimana Ketua DPRD juga merupakan Wakil Ketua dalam tim gugus tugas ini,” beber Zainal.

Ferry Sinamo dalam pernyataan penutupnya meminta agar semua pihak saling bersinergi untuk bekerjasama serta mengawasi pemerintah, Ferry juga meminta agar semua pihak dapat memberikan hatinya untuk saling membantu mengatasi Covid-19.

“Kita harus berbuat, mari berbagi agar meringankan beban saudara-saudara kita. Saya juga sebagai anggota DPRD meminta bila ada masyarakat ingin memberikan masukan untuk diteruskan kepada pemerintah, mari kita duduk bersama. Karena keterbukaan seperti inilah yang paling dibutuhkan sekarang,” ujar Ferry Sinamo

Sedangkan Hendra meminta agar pemerintah juga memikirkan kebijakan-kebijakan jaring pengaman sosial yang lain, khususnya bagi kalangan-kalangan spesifik seperti kalangan artis musik, penenun ulos hingga jasa catering karena juga terdampak Covid-19.

Sementara Fawer Sihite menegaskan, bahwa pemerintahan di daerah harus benar-benar jujur dan terbuka dalam menangani wabah pandemi ini, Fawer meminta pemerintah daerah agar tidak bermain-main dalam pemakaian anggaran.

“Kami akan terus kawal Bansos ini, bila masyarakat menemukan kejanggalan silakan hubungi kami,” tandas Fawer.

Sementara itu Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, May Luther Dewanto Sinaga, S.Th menjelaskan bahwa tujuan diskusi melalui video confrence ini guna memberikan pendidikan informatif kepada masyarakat.

“Kita ingin masyarakat tahu dan paham terkait bansos, karena masih banyak kesimpangsiuran di lapangan,” tutup Luther.

Penulis: Herman Maris
Editor : Rika Yoesz

Related Articles

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: