Pematangsiantar, MISTAR.ID
Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu per bulan sejak September hingga Desember 2020. Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta serta menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Tetapi keputusan tersebut berubah berdasarkan hasil rapat kementerian/lembaga, bahwa dalam pengguliran dana BLT ini, pegawai pemerintah non PNS atau pegawai honorer pemerintah berhak untuk menerima dana tersebut yaitu dalam program bantuan subsidi upah (BSU).
Hal ini terbukti seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dedy Tunasto Setiawan. Ia mengatakan jumlah pegawai honorer di kantornya sebanyak 229 orang. Dan mereka semua masih aktif bekerja sesuai bidangnya masing-masing.
Baca Juga:Â Mensos Pantau Penyaluran Bansos Tunai di Medan
“Para pegawai ini memang tidak seluruhnya memiliki jamsostek ketenagakerjaan. Maka dari itu, pengusulan dilakukan langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diteruskan ke pusat,” Ujarnya melalui sambung telepon, Minggu (22/11/20).
Dia juga menuturkan, sampai saat ini informasi tentang pegawai yang belum tersalurkan bantuan BLT tersebut belum ada. Artinya, seluruh pegawainya telah menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta pada tahap pertama kemarin.
Dedy menjelaskan juga bahwa mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan melalui nomor rekening pekerja langsung sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Baca Juga:Â Bantuan Kuota Internet untuk Siswa dan Guru Madrasah Belum Terealisasi
“Kalau belum cair, pasti udah ngomong sebab temannya dapat, kok dia tak dapat. Tinggal tunggu tahap berikutnya yakni yang kedua saja,”jelas dia.
Bantuan ini, lanjut Dedy, bakal terus diperluas agar seluruh para pegawai honorer bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Banyak tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah. (yetty/hm02)
