Jakarta, MISTAR.ID
Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui penerbitan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pemberian visa ini pertama kali dilaporkan media politik ternama AS, Politico, Selasa (6/10/20).
Prabowo akan kembali menginjakkan kakinya di negeri Paman Sam pada 15 hingga 19 Oktober mendatang. Kedatangannya ke AS atas undangan Menteri Pertahanan AS, Mark Thomas Esper, guna melanjutkan pembicaraan kerjasama bilateral antara dua negara.
Seperti diketahui, Prabowo telah lama dilarang masuk AS karena dianggap bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran HAM di masa lampau. la pun sempat tak bisa hadiri wisuda putranya di Boston karena masuk daftar hitam tersebut.
Baca Juga:Menteri KKP Edhy Prabowo Dikabarkan Positif Covid-19
Pada pertengahan 2000, visa Prabowo ditolak saat ingin mengunjungi wisuda putranya di Boston. Saat itu, tak ada alasan pasti mengapa Prabowo masuk daftar hitam, Prabowo disebut-sebut orang pertama dalam sejarah hukum AS yang ditolak masuk berdasarkan ketentuan ‘United Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment’ setelah AS meratifikasi konvensi tersebut.
Pada 2012, saat diwawancara Reuters, Prabowo mengaku masih belum mendapat visa AS karena tuduhan pelanggaran HAM. Prabowo yang juga merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus ini bertanggungjawab atas dianggap berada di balik peristiwa 98.
Diberitakan South China Morning Post pada November 2019, AS masih bungkam soal pencabutan larangan Menhan masuk AS. Namun, pada bulan yang sama di sela-sela pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) di Bangkok,
Baca Juga:Prabowo: Saya Bersaksi Jokowi Berjuang Demi Rakyat
Prabowo bertemu secara khusus dengan Menteri Pertahanan AS, Mark Thomas Esper dalam rapat bilateral.
Dilansir Politico, pada 10 Oktober 2020, Prabowo telah mendapat visa dari Departemen Luar Negeri AS. Pada 15-19 Oktober mendatang, Prabowo bisa kembali masuk negeri Paman Sam setelah 20 tahun dijegal.
Prabowo mendapat undangan dari Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, untuk mendiskusikan kerja sama pertahanan antara kedua negara.(narasinewsroom/ja/hm10)
