Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kasus penularan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta selalu tinggi meski tak menggelar Pilkada Serentak 2020.
Mahfud menilai, penyelenggaraan pilkada tidak berkaitan dengan tingkat kerawanan pandemi. Sebab daerah-daerah penyelenggara pilkada justru mengalami pelandaian jumlah kasus.
“Di DKI yang tidak ada pilkada, justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu tertinggi penularannya,” kata Mahfud dalam jumpa pers ‘Rapat Analisa dan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2020’, Jumat (2/10/20).
Baca Juga:PSBB Jakarta Kembali Diperpanjang 14 Hari
Mahfud menyebut ada penurunan jumlah zona merah Covid-19 di daerah penyelenggara pilkada dari 45 daerah menjadi 29. Sementara di daerah yang tak menggelar pilkada, zona merah Covid-19 bertambah dari 25 menjadi 33 daerah.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berkata kerawanan pandemi tergantung kedisiplinan di masing-masing daerah. Tak ada kaitannya dengan gelaran pilkada.
“Protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat dari hasil evaluasi hari pertama kerawanan itu tidak terletak pada daerah itu ada pilkada atau tidak, tapi pada kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Selain itu, pelanggaran protokol kesehatan secara masif juga terlihat dari ratusan bapaslon dalam masa pendaftaran.
Baca Juga:Hunian Hotel di Medan Terdampak PSBB Jakarta
Penundaan telah disuarakan LSM kepemiluan, seperti Perludem, Netgrit, dan Kode Inisiatif. Hal yang sama juga didorong oleh ormas-ormas besar, seperti PP Muhammadiyah, PBNU, dan MUI.
Namun Presiden Joko Widodo berkukuh menggelar pilkada dengan alasan belum ada satu pun negara yang mengetahui kapan pandemi akan berakhir.(cnnindonesia.com/hm01)
