9.1 C
New York
Friday, March 29, 2024

PPP Bergejolak Jelang Pemilu, Kantor Didemo hingga Suharso Diminta Mundur

Jakarta, MISTAR.ID

Jelang Pemilu 2024, cobaan berpartai tengah dihadapi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP baru-baru ini tengah mengalami gejolak internal. Sebanyak tiga pimpinan majelis di DPP PPP mendesak Ketum PPP Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP.

Desakan itu dilakukan lewat sebuah surat yang berisi tanda tangan Ketua Majelis Syariah DPP PPP Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhamad Mardiono, serta Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur.

Para pimpinan majelis beralasan Suharso harus mundur karena suasana yang sudah tidak kondusif dan kegaduhan di internal PPP. Kegaduhan internal, salah satunya dipicu pidato Suharso di KPK pada 15 Agustus 2022, yang menyinggung pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai.

Baca juga:Partai Nasdem dan Demokrat Segera Usulkan Balon Wakil Wali Kota Siantar

Sebanyak 3 anggota majelis DPP PPP itu menilai isi pidato Suharso itu merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam.

“Yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang merupakan panutan umat Islam di Indonesia,” tulis tiga majelis di DPP PPP dalam suratnya.

Sebagai informasi, Suharso sempat memberikan pembekalan antikorupsi kepada para pengurus PPP di KPK. Dalam sambutannya, Suharso menceritakan pengalaman pribadi saat berkunjung ke pesantren guna meminta doa dari beberapa kiai.

“Waktu saya Plt. Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Ya, saya minta didoain kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dapat pesan di WhatsApp, Pak Plt, tadi ninggalin apa enggak untuk kiai?” kata Suharso.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani telah meminta maaf atas pernyataan yang disampaikan Suharso tersebut.

Rentetan Demo
Pimpinan majelis di PPP juga beralasan Suharso harus mundur karena melihat berbagai demonstrasi kader-kader PPP yang berlanjut sampai saat ini di daerah-daerah.

Demo itu dilakukan karena sejumlah keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai, baik di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang, serta dugaan gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK.

“Sebanyak tiga majelis di DPP PPP menyatakan bahwa demonstrasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP dan telah menurunkan muruah PPP sebagai partai politik Islam,” tulis tiga majelis di DPP PPP dalam suratnya.

Baca juga:16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024, Diantaranya Partai Besutan Farhat Abbas dan Cucu Soeharto

Diketahui, terdapat rentetan aksi demonstrasi yang diduga dilakukan para simpatisan PPP di berbagai daerah. Mereka menggeruduk kantor PPP di daerahnya karena tak puas dengan kinerja Suharso.

Pada 24 Juni lalu misalnya, puluhan massa yang menamakan diri Front Pembela Penegak PPP (P3) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPW PPP Jawa Timur, Surabaya. Dalam aksi itu, massa meminta Suharso Monoarfa mundur dari jabatan ketua umum. Korlap Aksi Front P3, Baihaqi menilai Suharso tak becus mengurus partai.

Di hari yang sama pula, massa mengatasnamakan Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) PPP menggelar demo di depan Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Demo itu bahkan berujung ricuh.

Merespons aksi massa tersebut, DPP PPP telah memiliki rencana mengambil langkah hukum menyikapi massa yang mendesak Suharso Monoarfa mundur dari jabatan ketua umum.

Wakil Ketua Umum PPP Zainut Tauhid mengatakan massa yang berdemonstrasi itu tidak mengindahkan etika dan sopan santun serta menyerang pribadi Suharso Monoarfa. (cnn/hm06)

Related Articles

Latest Articles