JAKARTA – MISTAR – Presiden RI Joko Widodo dalam pidato perdana di depan Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 menyebut lima prioritas yang akan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan.
Pertama, kata dia, pembangunan sumber daya manusia (SDM) akan menjadi prioritas utama dengan membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.
“Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan,” ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya usai dilantik sebagai Presiden di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Kepala Negara menilai, pemerintah perlu endowment fund atau dana abadi di bidang pendidikan yang besar untuk manajemen SDM-nya. Selain itu, kerja sama dengan industri penting untuk dioptimalkan.
“Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” katanya.
Program kedua Jokowi yakni pembangunan infrastruktur yang masih perlu dilanjutkan. Sebab, infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata dapat mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
“Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan dua UU tersebut akan menjadi Omnibus la, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” katanya.
Jokowi menerangkan, program keempat prioritasnya adalah penyederhanaan birokrasi yang harus terus dilakukan secara besar-besaran. Kemudian, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.
“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” tutur dia.
Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Ia pun menegaskan tak akan segan mencopot pejabat bila tak serius dalam bekerja.
“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tutur Jokowi.
Sedangkan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut dia, pemerintah harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi.
