26.7 C
Medan
Wednesday, September 28, 2022
spot_img

KPK SITA SEJUMLAH BERKAS DARI KANTOR WALI KOTA MEDAN

Medan, 18/10 (MISTAR) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah berkas dari hasil penggeledahan di kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat.

Pantauan ANTARA, penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK sejak pukul 09.00 WIB, baru selesai pukul 21.26 WIB.

Para penyidik keluar dari ruang kerja Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin membawa empat buah koper dengan ukuran besar yang berisi dokumen terkait perkara yang sedang dikembangkan.

Mereka pergi meninggalkan kantor Wali Kota Medan dengan mengendarai sebanyak tujuh mobil.

“Beberapa dokumen disita,” kata Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman.

Diberitakan sebelumnya, penggeledahan ini dilakukan pasca-ditetapkannya Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan kasus suap.

Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler kota Medan.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi: Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Related Articles

bon dan benn

TRENDING NOW

NU Sarankan Legislatif dan Eksekutif Duduk Bersama Bahas P-APBD Dairi

Dairi, MISTAR.ID Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Dairi Tuppak Padang angkat bicara terkait belum dibahasnya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022 Kabupaten...

Analis Sebut Rencana Akuisisi BTN oleh BSI Sulit Terwujud dalam Waktu...

Jakarta, MISTAR.ID Rencana akuisisi Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dinilai sulit terwujud...

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: