Jakarta, MISTAR.ID
Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka wacana penurunan presidential treshold (PT) atau syarat ambang batas pencalonan presiden menjadi 4 persen, dari yang diterapkan saat ini sebanyak 20 persen.
Dengan 4 persen kursi partai di parlemen itu, PKS ingin agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menghadirkan tiga poros calon presiden. PKS menilai, hal ini penting untuk meminimalkan potensi konflik horizontal di tengah masyarakat seperti terjadi dalam dua pilpres sebelumnya.
“Upaya paling efektif untuk menghentikan pembelahan politik ekstrim tersebut adalah dengan menurunkan angka PT menjadi lebih proporsional, yakni 4 persen sesuai parliamentary treshold,” ujar Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri, dalam keterangannya, Jumat (31/12/21).
Baca juga:Darurat Kekerasan Seksual, Anggota DPR Desak RUU TPKS Disahkan Jadi UU
“Sehingga dapat terbentuk minimal tiga poros pasangan calon dalam Pilpres 2024 mendatang,” tambah dia.
Salim ingin Pilpres 2024 mendatang diikuti oleh banyak tokoh nasional. Namun, hal itu saat ini sulit diwujudkan sebab UU Pemilu masih mengatur syarat 20 persen bagi partai atau gabungan partai politik yang ingin mengusung capres.
Kondisi itu, kata Salim, yang menyebabkan pembelahan politik ekstrem di tengah masyarakat sejak Pilpres 2014. Dia menilai kondisi itu telah membuat kondisi politik nasional saat ini tidak sehat.
Salim di sisi lain menolak pandangan yang menyebut kandidat pilpres lebih dari dua, menyita energi dan anggaran negara.
“Untuk pembangunan infrastruktur fisik saja sudah dikeluarkan anggaran besar, mengapa upaya membangun infrastruktur sosial-politik demokrasi tidak disiapkan,” katanya.
Dia pun mendorong agar semua partai saat ini mestinya sudah membangun komunikasi politik. PKS, kata dia, menyambut baik gagasan partai menengah seperti seperti PKB, PPP dan PAN untuk mulai membicarakan platform bersama menuju 2024.
Dia juga mendorong agar partai pemenang pemilu sebelumnya, seperti Golkar dan Demokrat, berani tampil menggalang kekuatan poros nasionalis-religius.
Baca juga:Pro Kontra Ambang Batas Parlemen 5 Persen
“PKS sudah mempelopori Silaturahim Kebangsaan lintas Parpol dan elemen bangsa lainnya. Tinggal diteruskan proses komunikasinya agar lebih matang demi terwujudnya platform bersama menuju 2024,” katanya.
Selain penurunan ambang batas pencalonan presiden, wacana koalisi dini partai politik untuk 2024 saat ini juga mulai menguat. Desakan muncul agar parpol berani mendeklarasikan jagoan mereka sedini mungkin, termasuk poros koalisi mereka.
Beberapa partai menyambut baik, seperti Golkar, PKB, hingga PKS. Namun, beberapa partai lain, seperti Demokrat, PDIP, belum mengambil sikap resmi. (cnn/hm06)
