28 C
Medan
Sunday, October 2, 2022
spot_img

Polemik Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat

Jakarta, MISTAR.ID

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)masih menimbulkan polemik. Menyusul aksi solidarita pegawai KPK terhadap 56 pegawai yang akan dipecat.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mengatakan, sejumlah pegawai KPK telah dua kali memberikan dukungan terhadap 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan akibat tes wawasan kebangsaan (TWK).

Adapun TWK merupakan bagian dari peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 56 pegawai akan diberhentikan per 30 September 2021 setelah dinyatakan tidak lulus tes tersebut.

Baca juga: 75 Pegawai KPK Termasuk Novel Baswedan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

“Solidaritas itu kan ada dua kali, yaitu sebelum dilantik jadi ASN dan setelah keluar putusan ORI dan Komnas HAM,” ujar Hotman kepada Kompas.com, Minggu (19/9/21).

Hotman mengatakan, solidaritas pertama yang disampaikan sejumlah pegawai yakni mengirim surat kepada Pimpinan KPK untuk meminta penundaan pelantikan 1.271 pegawai KPK jadi ASN pada 1 Juni 2021.
Kedua, ujar dia, pegawai KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah itu untuk melaksanakan rekomendasi dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terkait penyelenggaran TWK.

Adapun berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan dua lembaga itu, Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi dalam penyelenggaran TWK. Sementara Komnas HAM menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam asesmen TWK.

Kedua lembaga negara itu juga merekomendasikan agar pegawai yang tak lolos TWK tetap dilantik menjadi ASN.

Di sisi lain, lanjut Hotman, sejumlah pegawai yang memberikan dukungan kepada pegawai KPK yang akan dipecat itu dipanggil dan diperiksa Inspektorat KPK.

Baca juga: Buah dari Sanksi Etik ke Pimpinan KPK, Dewan Pengawas pun Tuai Kecaman

“Infonya beberapa (pegawai KPK) sudah diperiksa, orang salurkan aspirasi kok diperiksa, mereka hanya ngirim surat kok,” ucap Hotman. Kendati demikian, menurut dia, dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 disebutkan, urusan etik merupakan ranah Dewan Pengawas dan bukan ranah Inspektorat.

“Jika mereka dipanggil untuk diperiksa, inspektorat enggak ada kerjaan itu, tidak bisa memposisikan diri dan tidak punya marwah,” ucap Hotman.

“Undang-Undang kan sebut urusan etik itu ada di Dewas bukan di inspektorat, enggak perlu itu pemeriksaan dihadiri,” ujar dia. (kompas/hm06)

 

Related Articles

bon dan benn

TRENDING NOW

Kadishub ke Wartawan di Sidang Paripurna HUT ke-75 Dairi: Apa Foto-foto,...

Dairi, MISTAR.ID Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi Parulian Sihombing berlagak seperti preman dan terkesan arogan kepada wartawan mistar.id bernama Julius Manurung. Seperti yang terjadi saat...

4 Negara Besar Hapus Utang Indonesia Melalui Program Debt Swap

Jakarta, MISTAR.ID Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Juli 2022 kembali menciut. Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2022 tercatat sebesar US$ 400,4 miliar atau...
872 Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi di Taput

872 Rumah Rusak akibat Gempa di Taput

Stay Connected

2,753FansLike
12,688FollowersFollow
20,700FollowersFollow
2,600FollowersFollow

Latest Articles

%d bloggers like this: