Medan, MISTAR.ID
Partai Keadilan Sosial (PKS) menolak dengan tegas terkait wacana kebijakan pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian minyak goreng (migor).
Penolakan yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara (Sumut) Hendro Susanto itu sebagai respon PKS setelah melakukan kajian dan diskusi bersama staf ahli.
“PKS tidak setuju rencana kebijakan pembelian migor dengan aplikasi PeduliLindungi karena akan membebani masyarakat. PKS melayani masyarakat, maka kita bersuara dengan lantang akan rencana kebijakan itu,” kata Hendro kepada wartawan, Kamis (30/6/22).
Baca Juga:Kata Luhut, PeduliLindungi jadi Alat Pantau Distribusi Migor Curah
Menurutnya, akar masalah minyak goreng ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan karena adanya lonjakan konsumsi. Maka dari itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk fokus menyelesaikan akar masalah. Sebab, kebijakan baru ini malah berpotensi menimbulkan masalah lainnya.
“Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata niaga minyak goreng curah secara trial by error alias coba-coba. Namun tidak menyelesaikan akar masalahnya. Contohnya, rencana terkait kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian migor curah. Itu aneh dan bukan solusi,” kata Anggota Fraksi PKS Dapil Binjai Langkat itu.
Ia menilai ide penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan menyulitkan dan memberatkan masyarakat. Karena mayoritas pengguna minyak goreng curah adalah kaum ibu dan pelaku UMKM.
“Mereka sudah teriak-teriak sejak Februari 2022 agar harga migor diturunkan. Sudah ganti menteri, tetapi belum ada pertanda turun. Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” ujar Hendro.
Baca Juga:Migor Curah Surplus, Gubsu: Berani Permainkan Harga Akan Saya Tindak!
Hendro menambahkan kebijakan yang penting dan mendesak saat ini adalah membanjiri pasar dengan minyak goreng curah secara cukup dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET.
Saat meninjau pabrik kelapa sawit di Batu Bara dan Asahan, ujar Hendro, mereka terus memproduksi dan tidak kekurangan untuk mencover kebutuhan migor di Sumut. Tetapi, herannya harga migor tak kunjung turun.
“Mari kita logikakan secara sederhana. Misalnya crude palm oil atau CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi pemerintah, dengan harga sesuai HET,” ungkapnya. (anita/hm12)
